Wakil Presiden Boediono kecam penguasaan media massa oleh kelompok bisnis tertentu, karena menurut dia, penguasaan media massa oleh sekelompok kecil masyarakat bisa mengandung resiko tidak berkembangnya informasi yang bisa mengganggu kehidupan demokrasi.
“Penguasaan media oleh sekelompok kecil mengandung resiko bahwa informasi yang berkembang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat,” kata Wapres pada kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.
Hal itu, lanjut Boediono terlihat dari debat publik dalam proses demokrasi di negara ini yang seharusnya merupakan cara terbaik untuk memantau kepentingan dan aspirasi orang banyak dan untuk mengasah gagasan dan kebijakan yang akan dipakai.
“Kita harus mengakui bahwa di Indonesia, juga negara-negara lain, debat publik yang rasional tidak selalu terjadi,” katanya.
Ia mengatakan, tidak jarang nalar terkalahkan oleh emosi dan prasangka, atau argumentasi faktual terkalahkan oleh demagogi dan disinformasi.
Boediono menambahkan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, setiap kebijakan negara terbuka untuk dibahas dan diperdebatkan oleh masyarakat.
Menurut dia, dalam proses pembangunan demokrasi yang menjadi tekad pemerintah sekarang, yang juga merupakan panggilan hati setiap orang yang mencintai Indonesia, bangsa ini tidak boleh mundur dari kemajuan yang sudah dicapai selama ini.
“Namun, kita juga harus menyadari bahwa itu adalah perjuangan yang akan lama. Bahkan, mungkin tidak akan pernah berhenti, karena tidak akan pernah ada negeri dan masyarakat yang sempurna,” katanya.
Dengan perspektif itu, setiap langkah untuk membangun harapan kembali adalah sebuah langkah kecil, tetapi yang sebenarnya tidak ternilai.
“Marilah masing-masing kita berlomba, mulai hari ini memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, mengoreksi yang belum pas demi anak cucu kita,” katanya.
Tampak hadir dalam kuliah umum tersebut antara lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Sudjarwadi, serta Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat UGM, Majelis Guru Besar UGM, dan para dekan UGM. (*)