Wakil Presiden Boediono meninjau Museum Tsunami dalam rangka peringatan lima tahun bencana alam gempa dan tsunami di Banda Aceh, Sabtu (26/12).
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, musibah gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 di Aceh merupakan momentum awal kembangkitan masyarakat ke arah yang lebih baik di masa mendatang.
“Bencana alam tsunami telah lima tahun berlalu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta didukung masyarakat internasional telah membantu membangun kembali Aceh dalam suasana perdamaian,” katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat menghadiri acara puncak renungan lima tahun tsunami yang berlangsung di komplek pelabuhan penyeberangan Ulee Lhue, Kota Banda Aceh.
Gempa bumi berkekuatan 8,9 pada Skala Richter (SR) disertai tsunami mengakibatkan tidak kurang dari 200 ribu penduduk sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu meninggal dunia dan dinyatakan hilang.
“Lima tahun pascatsunami, masyarakat Aceh kini telah bangkit ke arah lebih baik. Masyarakat menunjukkan semangat bangkit kembali. semangat yang ditunjukkan masyarakat itu hendaknya ditiru rakyat di seluruh Indonesia,” kata Wapres.
Meski Aceh telah dilanda musibah besar tsunami dengan kehilangan ratusan ribu jiwa, namun masyarakat tidak pernah rasa putus asam tambah Wapres Boediono.
“Apa yang telah kita capai dalam lima tahun terakhir merupakan suatu anugerah kemajuan. Itu semua berkat kesabaran kita semua khususnya masyarakat Aceh,” katanya.
Wapres menyatakan Pemerintah bersama berbagai komponen lainnya di dunia telah menunjukkan semangat kebersamaan untuk membangun provinsi ujung paling barat Indonesia ini.
Mengutip pepatah Aceh, Boediono menyebutkan “Nyoe ka mufakat, lampoh jirat tapeugala” (kalau sudah bermusyawarah dan sepakat maka tanah makam bisa digadaikan).
Kata pepatah yang dibacakan Wapres dalam bahasa Aceh itu mendapat aplus dari ribuan masyarakat yang ikut larut dalam acara renungan lima tahun tsunami.
Wapres juga menekan bahwa upaya membangun Aceh ke arah yang lebih baik, sejahtera dan adil di masa mendatang itu hanya dapat dilakukan dengan “ilmu pengetahuan”.
Oleh karena itu Wapres Boediono menyatakan optimistis bahwa dengan semangat dan kesabaran masyarakat maka masa depan Aceh akan lebih baik dan maju di masa mendatang.
Sangat jarang perekonomian suatu bangsa bisa tumbuh lebih baik jika hanya mengandalkan kekayaan alamnya. Kekayaan alam yang ada harus didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Karena itu, upaya peningkatan SDM penting dan perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Potensi alam Aceh yang kaya memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres menyatakan pentingnya menjaga keamanan dan memelihara perdamaian yang telah terjalin selama ini di provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut.
“Saya melihat dengan heterogennya masyarakat Aceh sebagai bukti keterbukaan. Karena itu, pentingnya perdamaian akan menjadi fondasi kuat untuk membangun Aceh lebih baik di masa mendatang,” katanya.
Wapres mengingatkan bahwa untuk mencapai sebuah perdamaian maka dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, akan tetapi merusaknya hanya dibutuhkan waktu sehari.
Oleh karena itu, jika ada yang mengganggu perdamaian maka itu artinya orang tersebut telah merusak alam,” katanya.
Selain itu Wakil Presiden Boediono, menyatakan, pemerintah akan menjadikan Aceh sebagai pusat pendidikan .
“Saya ingin menjadikan Aceh sebagai pusat pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, pusat pendidikan merupakan sebuah status yang pernah disandang Aceh pada masa kejayaannya jauh sebelum terjadi konflik dan terpaan bencana tsunami.
Boediono percaya dengan modal semangat, tekad, dan komitmen yang kuat maka rencana menjadikan Aceh sebagai pusat pendidikan akan segera terwujud.
“Satu bukti sejarah yang menunjukkan, sangat jarang suatu bangsa yang bisa tumbuh secara berkelanjutan hanya dengan modal sumber daya alam, hanya dengan ilmu pengetahuanlah kita akan bertahan,” katanya.
Menurut dia, pembangunan sektor perekonomian di Aceh harus berkeadilan dan harus menjadi buah nyata perdamaian yang telah dicapai.
Apalagi pada masa lalu Aceh jauh sebelum konflik, memiliki ciri pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dibandingkan provinsi lain dengan tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata.
“Konflik telah membalik semua itu, perekonomian Aceh tumbuh lamban bahkan negatif,” katanya.
Namun, ia menekankan, Aceh kaya dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang lebih baik pasca-tsunami memungkinkan Aceh memiliki kesempatan untuk mengembalikan prestasi yang pernah diraihnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menjelaskan rakyat Aceh sudah dapat bangkit kembali dari musibah tsunami.
“Konflik Aceh dan peristiwa tsunami tidak lagi dilihat sebagai malapetaka tapi peluang untuk hidup damai, adil, sejahtera, dan bermartabat serta jadi peluang untuk kemajuan di segala bidang,” kata Gubernur.
Bahkan menurut dia, bencana tsunami telah mendorong percepatan perdamaian di Aceh.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik masih terus berjalan di seluruh pelosok Aceh. Sampai sejauh ini telah sebanyak 124.454 unit rumah, 3.005 km jalan, 1.400 unit gedung sekolah, 20 pelabuhan telah dibangun. Sementara lahan seluas 1.300 hektar sudah bisa dimanfaatkan untuk diolah masyarakat.
“Paska konflik dan tsunami masih menyisakan beberapa persoalan terutama penuntasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan lintas tengah yang masih mencapai 1.106 km, masalah ketenaga kerjaan, dan penyedian rumah bagi para korban. Hal inilah antara lain yang harus menjadi perhatian,” kata Irwandi.
Usai menghadiri acara peringatan itu, Wapres berkunjung ke Museum tsunami di Blang Padang.
Di hari yang sama Pemprov Aceh menghimbau seluruh masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda hari berkabung.
Masyarakat nelayan Aceh pada hari yang sama juga tidak ada satupun yang melaut untuk mengenang tragedi kemanusian terbesar itu.
Diperkirakan Seribuan warga ikut dalam simulasi pengurangan resiko bencana pada peringatan lima tahun tsunami yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar.
Seribuan warga tersebut berasal dari 35 desa di Kabupaten Aceh Besar. Mereka berkumpul dan berlari saat sirine tanda bahaya berbunyi ke pegunungan di desa Umong Seuribee, Lhoong.
Bunyi sirine ambulan PMI meraung-raung dilokasi tersebut saat hilir mudik membawa warga yang berperan sebagai korban tsunami yang mengalami berbagai macam cedera.
Di lokasi yang tidak jauh dari pegunungan didirikan posko PMI dan tenda darurat untuk menampung warga yang mengungsi dan korban luka-luka.
Di posko tersebut petugas memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan bagi para korban yang terluka maupun pingsan. Di lokasi juga dibangun pusat informasi orang hilang, dapur umum dan program psikososial bagi anak-anak untuk membangkitkan kembali semangat mereka.
Menurut koordinator kegiatan, Bunaia dari PMI Cabang Aceh Besar, simulasi tersebut dilakukan dalam rangka refleksi lima tahun peringatan tsunami dengan tujuan agar kesadaran masyarakat untk beraksi lebih cepat dan tanggap saat terjadi bencana.
“Kita bukan ingin mengingatkan kembali mereka akan tsunami 2004, tapi bagaimana musibah itu kita jadikan pelajaran sehingga kelak jika terulang kembali bisa segera dilakukan pengurangan risiko bencana,” kata Bunaia.
Menurutnya, pemahaman masyarakat akan pengurangan risiko bencana sudah mulai meningkat terbukti saat sirine tanda bencana berbunyi warga sudah berlari menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman.
Kegiatan tersebut sebelumnya direncanakan akan diikuti 2.500 warga di Aceh Besar. Bekerjasama dengan Palang Merah Amerika, simulasi tsunami itu merupakan program Integrated Community Based Risk Reduction-Program Pengurangan Resiko Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBRR) sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Sebelum simulasi, warga melakukan zikir dan doa bersama dalam rangka peringatan lima tahun tsunami yang dipusatkan di Masjid Jami` Lhoong Kabupaten Aceh Besar.
Walau begitu Gubernur Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf, menyebutkan ada empat persoalan yang belum terselesaikan setelah lima tahun musibah tsunami melanda wilayahnya.
“Tugas yang dilakukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) memang menuai banyak sukses, tapi masih menyisakan empat persoalan yang harus dituntaskan,” katanya.
Gempa berkekuatan 8,9 pada Skala Richter (SR) yang disertai tsunami, 26 Desember 2004 mengakibatkan tidak kurang dari 200 ribu penduduk sejumlah kabupaten/kota di Aceh meninggal dunia dan hilang.
Irwandi Yusuf, menyebutkan empat persoalan yang harus dituntaskan, pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan/jembatan nasional lintas barat selatan, lintas tengah, jalan provinsi dan kabupaten dengan total panjangnya sekitar 1.160 kilometer.
Kedua, pengembangan ekonomi strategis dan ketenagakerjaan. Ketiga, pembangunan sosial kemasyarakatan dan kelembagaan dan keempat adalah kegiatan pendukung lainnya.
“Kedepan tantangan yang kita hadapi sangat beragam, namun tantangan tersebut akan bisa kita hadapi dengan semangat kebersamaan dan kerja sama yang baik,” kata gubernur.
Bencana tsunami telah mempersaudarakan umat manusia di muka bumi melalui rasa solidaritas kemanusiaan. “Tsunami itu pula yang mempercepat langkah setiap pihak untuk menuju meja perundingan dan mengakhiri konflik Aceh,” katanya menambahkan.
“Tsunami juga telah melahirkan kesadaran umat manusia untuk membantu “membangun kembali Aceh” dari keterpurukan dan kehancuran melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi selama empat tahun (2005-2009,” kata gubernur.
Pembangunan kembali Aceh pascatsunami, tambahnya, tidak terlepas dari partisipasi pemerintah pusat dan juga lembaga dan negara donor serta badan-badan PBB.
“Perhatian masyarakat nasional dan internasional selama lima tahun tersebut, telah menghasilkan berbagai kemajuan dan mendorong masyarakat Aceh untuk bangkit kembali pascatsunami itu,” kata dia.
Gubernur Irwandi Yusuf merincikan sejumlah capaian selama lima tahun proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, antara lain telah dibangun sebanyak 124.454 unit rumah permanen, sepanjang 3.005 kilometer jalan dan 226 unit jembatan.
Selanjutnya, telah dibangun sebanyak 1.450 unit gedung sekolah, 979 unit kantor pemerintah, tercatat 12 unit bandara, 20 unit pelabuhan laut dan seluas 103.273 hektare tanah pertanian.
Khusus untuk tanah pertanian, Irwandi menjelaskan kini telah dimanfaatkan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.(*)
