Saat SP PLN secara terang-terangan menyatakan dukungan pada Prabowo Subianto, pejabat di Kantor Meneg BUMN seperti kebakaran jenggot, tapi saat Komisaris PT Pertamina ikut tim sukses salah satu pasangan Capres/Cawapres, tenang-tenang saja. Bahkan Menneg BUMN Sofyan Djalil mengaku belum mengetahui rumor seputar pengunduran diri Sutanto dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.
“Belum ada (surat pengunduran diri) yang sampai ke saya,” kata Sofyan Djalil, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis malam.
Meski Sofyan menyatakan belum mendapat surat dari Sutanto, namun dirinya sempat kaget mendengar isu tersebut.
Setelah Direktur Utama PT Pertamina (persero) Karen Agustiawan diisukan akan mundur dari kursi orang nomor satu di perusahaan minyak dan gas plat merah, kini giliran Komisaris Utama Sutanto yang diisukan akan meletakkan jabatannya.
Isu pengunduran diri mantan Kapolri Sutanto dari perusahaan migas pelat merah itu terkait dengan masuknya yang bersangkutan dalam susunan tim sukses Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Cawapres Boediono.
Menurut Sofyan, Kementerian BUMN telah mengetahui bahwa ada relawan dari perusahaan milik negara yang masuk menjadi tim sukses capres tertentu.
“Tapi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa pejabat BUMN, direksi dan komisaris dilarang keras berkampanye,” katanya.
Menurutnya, Undang-Undang juga menyebutkan bahwa BUMN tidak boleh mendukung calon tertentu, tidak boleh kampanye, termasuk tidak menggunakan aset BUMN untuk kampanye.
Sesungguhnya ujar Sofyan, pihaknya sudah mengeluarkan semacam edaran kepada karyawan dan pejabat BUMN agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai hak untuk menafsirkan relawan ataupun tim sukses capres, bukan kementerian,” katanya.
Menurut Sofyan, Kementerian BUMN menyerahkan sepenuhnya soal relawan dan tim kampanye kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.
“Kita menginginkan bahwa BUMN bersikap netral tidak memihak kepada capres tertentu,” ujarnya. (*)