Semua Calon Presiden/Calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) sebenarnya tak terlepas dari faham neolib. Namun karena pandainya ekonom pendukung masing-masing Capres/Cawapres mengemas informasi, maka Capres/Cawapres yang dicap neolib itu cuma pasangan SBY – Boediono.
Setidaknya demikianlah pendapat pengamat ekonomi, Kodrat Wibowo. Menurut dia, tidak ada satupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bisa bebas dari penerapan system ekonomi neoliberislime (neolib). “Saya kira, tidak ada yang bisa bebas dari neolib. Mungkin hanya pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang akan mencoba melepaskan diri karena menganggap neolib sebagai racun,” kata pengamat dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu, Minggu. Dia mengatakan, pihak JK-Wiranto menganggap neolib sebagai faham kutukan yang dibawa pengatur kebijakan ekonomi masa lalu.
Sementara untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Megawati-Prabowo, kata Kodrat, akan sama saja. “SBY dan Mega tidak bakal mudah terlepas dari neolib karena sudah menjadi cap bagi mereka,” katanya.
Meski begitu, dia mengingatkan, apapun faham yang diterapkan pasangan capres-cawapres, yang teramat penting adalah bagaimana mereka bisa mengakomodir kepentingan rakyat. “Yang penting adalah bagaimana membagi kue pembangunan pada rakyat kecil yang selama ini terabaikan,” katanya.
Jafar Hapsah, anggota tim ekonomi SBY-Boediono, Sabtu, di Jakarta, membantah SBY-Boediono menganut faham neolib. “Jangan menganggap SBY-Boediono itu neolib. ‘Platform’ ekonomi mereka adalah kesejahteraan rakyat. Pemerintahan SBY mengatur seluruh perekonomian, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Namun dia mengingatkan, tidak satu pun negara di dunia ini yang tidak ikut kaedah-kaedah pasar. Dia mengatakan, perekonomian dunia pada hakekatnya pertarungan kebebasan yang diserahkan pada mekanisme pasar. “Namun, tidak ada negara yang tidak mengontrol sistem perekonomian, termasuk Amerika sekalipun,” katanya.
Dia mengatakan, cap neolib pada SBY muncul di saat pencalonan Boediono sebagai cawapres. “Padahal Boediono itu pendidikannya ‘di Universitas Gajah Mada (UGM)’, kampus yang memberi perhatian terhadap ekonomi rakyat,” katanya.
Sjukrianto Yulia, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan, Prabowo merupakan cawpres yang konsen pada ekonomi rakyat. “Ekonomi rakyat itu istilah yang dipopulerkan Prabowo. Selain itu, Sumitro, ayah Prabowo adalah seorang pakar ekonomi rakyat,” katanya.
Selama ini, katanya, hanya Prabowo yang berani mengatakan kebijakan ekonomi telah salah. Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, yang kini berada di kubu JK-Wiranto menegaskan, bila nanti terpilih JK-Wiranto akan menghentikan faham neolib yang sudah 40 tahun berjalan di Indonesia. Dia mengatakan, neolib telah menyebabkan rakyat semakin miskin.
Terlepas dari perdebatan neolib atau bukan, yang penting menurut Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya, dan Indonesia umumnya harus memilih pemimpin yang visioner.
“Pemimpin visioner adalah pemimpin yang dapat menjalankan tugas kepemimpinan nasional dengan berpegang pada UUD 1945 dan Pancasila menuju Indonesia masa depan yang lebih baik,” katanya di Yogyakarta, Minggu malam.
Menurut Sultan pada peringatan hari jadi ke-262 Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bangsa ini membutuhkan perubahan menuju Indonesia masa depan yang lebih baik, sehingga kehadiran pemimpin visioner sangat penting.
“Pada peringatan hari jadi keraton menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 2009, marilah kita mohon petunjuk Allah SWT agar capres-cawapres ditunjukkan jalan untuk berlomba dalam kebaikan, sehingga dapat menjadi pemimpin yang visoner yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.
Sultan mengatakan dirinya yang mendapat dukungan keluarga dan kerabat keraton, mencoba memperluas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan mendeklarasikan diri sebagai capres.
“Melihat keadaan rakyat nusantara selama ini meneguhkan tekad saya untuk mengabdi bagi ibu pertiwi, tetapi akhirnya Allah SWT belum memberi kesempatan. Namun demikian, ada hikmah penting yang dapat dipetik dari kejadian itu,” katanya.
Menurut dia, dirinya bertekad bersama rakyat akan terus mengawasi siapa pun nanti yang dipercaya memimpin bangsa dan negara dalam menjalankan pemerintahan, serta akan melanjutkan ide perubahan sebagai kontribusi bagi bangsa dan negara.
“Kedudukan Sultan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah realita dalam upaya melestarikan nilai budaya bangsa yang tersirat dan tersurat dalam UUD 1945. Untuk itu, seorang Sultan harus dapat bermanfaat bagi rakyat,” kata Sultan HB X yang juga Gubernur DIY ini.
Ia mengatakan peringatan hari jadi keraton yang diisi dengan sema’an Alquran dan mujahadah akbar ini, merupakan saat yang tepat untuk melakukan refleksi diri. “Dalam proses penyucian hati terkandung refleksi diri, sehingga di saat yang tepat saya akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada rakyat,” katanya.(*)
