Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan masih akan mempertahankan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua saat ini demi mempertahankan stabilitas politik yang ada.
“Meski ada usulan Golkar soal `reshuffle` kabinet, tapi saya kira untuk satu-dua tahun ke depan, SBY masih akan mempertahankan kabinet yang ada sekarang karena situasi politik masih cukup kondusif dalam menjalankan pemerintahan,” kata pengamat politik dari Universitas Tarumanegara, DR Eko Hary Susanto, MSi kepada ANTARA di Medan, Selasa.
Menurut dia, meski ada laporan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengenai rapor merah beberapa kementrian, namun Presiden SBY tampaknya tidak akan langsung mengambil sikap.
“Diakui ada beberapa persoalan yang terjadi termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, konversi gas dan lainya, namun sejauh ini situasi politik masih cukup stabil dan tidak ada gejolak berarti misalnya terjadi aksi masa besar-besaran yang menjadi pertimbangan bagi SBY untuk melakukan reshuffle di jajaran kabinetnya,” katanya.
Begitu pun lanjut Eko, usulan Golkar tentang reshuffle kabinet sah-sah saja ditanggapi pemerintah demi menaikkan citra. Namun SBY tidak akan mempertaruhkan stabilitas politik yang sekarang.
Usulan perombakan kabinet sendiri menurut dia, terlalu dini karena kinerja kementrian yang punya masa lima tahun dinilai dalam kurun waktu 100 hari atau setahun.
Bagaimana pun para menteri, apalagi mereka yang baru bergabung dengan pemerintahan SBY butuh waktu menyesuaikan diri dan membangun komunikasi organisasi.
“Paling tidak para menteri tersebut perlu diberi waktu setahun atau dua tahunlah untuk menunjukkan kinerjanya,” katanya.
Eko melihat, usulan perombakan kabinet yang disuarakan Partai Golkar mengandung pesan lain dan mengandung unsur yang bersifat politis. Ada kemungkinan Golkar ingin menambah kadernya di jajaran kabinet.
Dari tiga Kementrian yang menurut penilaian UKP4 memiliki rapor merah, yakni Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Hukum dan HAM serta Pekerjaan Umum, posisi paling rentan adalah Menteri Pekerjaan Umum yang berasal dari kalangan profesional.
“Sasaran tembak paling mudah adalah Menteri Pekerjaan Umum karena bukan dari partai politik sehingga tidak menimbulkan gejolak berarti kalau ingin diganti,” katanya.
Tapi Eko tetap berkeyakinan, Presiden SBY tidak akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Bisa jadi perombakan dilakukan satu atau dua tahun ke depan, itupun dengan catatan kinerjanya dianggap tidak membaik. (*)