Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini harus mampu membangun koalisi yang efektif.

“Setelah pengambilan keputusan DPR RI tentang `megaskandal` Bank Century menunjukkan koalisi besar begitu rapuh, maka presiden SBY harus menaata ulang,” tandasnya, di Jakarta, Jumat.

Tjahjo menanggapi pernyataan salah satu Ketua DPP PD, Andi Malarangeng, yang sebelumnya menyatakan partainya sedang memikirkan suatu koalisi efektif.

Mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini mengingatkan, pemerintah kuat harus didukung oleh aliansi yang tangguh, dalam arti mayoritas.

“Memang hal itu sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan presidensial ala Indonesia, yakni sebagaimana beberapa periode terakhir dengan adanya `koalisi pelangi`, karena tidak ada Parpol mayoritas sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Pemilu,” ujarnya.

Dalam kaitan itulah, Tjahjo Kumolo mengatakan agar keputusan politik dan pembangunan dari pemerintah kuat dibutuhkan dukungan yang solid dari DPR. Untuk itu, harus ada aliansi kekuatan pendukung di sana.

Berkaca pada proses konstitusional di Pansus Angket Kasus Century DPR, lalu pengambilan keputusan melalui voting pada Rapat Paripurna, Tjahjo Kumolo mengatakan, hal itu menunjukkan sangat rapuhnya koalisi besar.

Sebagaimana diberitakan, dalam voting tersebut, mayoritas anggota Dewan memilih Opsi C (menyatakan ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran kebijakan maupun pidana atas prroses `bail out` dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century).

“Koalisi besar di sana (DPR RI) begitu rapuh dan sekali lagi saya perlu katakan, ini harus ditata ulang oleh Prsiden SBY demi kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional,” tandasnya.

Juga, lanjut Tjahjo Kumolo, demi tetap tegaknya empat pilar bangsa, yakni NKRI, Pancasila 1 Juni 1945, Undang Undang Dasar 1945 dan kemajemukan (kebhinekaan).(*)