Pemerintah akan melepas kepemilikan saham atau divestasi pada tiga perusahaan milik negara yaitu PT Primissima, PT Kertas Padalarang, dan PT Sarana Jaya.
“Tiga perusahaan tersebut masuk dalam daftar privatisasi BUMN pada 2010,” kata Asisten II Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi BUMN, Dwijanti Tjahyaningsih, di sela-sela paparan Non-Deal Roadshow BUMN II, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.
Menurut Yanti, rencana penjualan saham ke tiga BUMN tersebut sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan selanjutnya sedang diusulkan kepada DPR.
Ia menuturkan, pola divestasi yang akan ditempuh melalui tiga opsi yaitu ditawarkan kepada pemegang saham lama (existing), “strategic sale”, ataupun kombinasi “existing” dan “strategic sale”.
Ia menjelaskan, saham pemerintah di Primissima sebesar 52,79 persen, selebihnya 47,21 persen saham GKBI Invesment.
Perusahaan yang berlokasi di Yogyakarta itu, bergerak di bidang produksi tekstil, dan distribusi produk tekstil.
Pada Kertas Padalarang, pemerintah menguasai 48,44 persen saham, dan Kertas Kraft Aceh (KKA), dan salah satu anak perusahaan Bank Mandiri.
Sedangkan Sarana Karya seluruh sahamnya atau 100 persen dikuasai pemerintah.
Janti menambahkan, dua perusahaan sudah menyatakan minat untuk mengambilalih Primissima dan Palarang, sedangkan Sarana karya akan diakuisisi BUMN sektor konstruksi.
Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan, ke tiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari 10-15 BUMN yang masuk dalam daftar privatisasi 2010.
Menurut Mustafa, perusahaan lainnya adalah BNI dan Bank Mandiri (rights issue), Garuda Indonesia dan Krakatau Steel.
Tiga perusahaan lainnya yaitu PTPN III, IV, dan VII dipastikan tidak terealisasi pada 2010 karena harus terlebih dahulu membentuk “holding” perkebunan.
“Kita akan membentuk `holding` dulu, baru kemudian melepas saham kepada publik (IPO),” kata Mustafa.(*)