Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saatnya menggunakan akal sehat.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinamika politik yang timbul setelah pengumuman hasil perhitungan suara Pemilu Presiden 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus tetap memberlakukan politik akal sehat.
Ketika membuka rapat dengan tiga menteri koordinator Kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Presiden mengatakan setelah pelaksanaan Pemilu 2009, maka yang berlaku adalah politik akal sehat yang bisa dicerna dan diterima oleh nalar rakyat.
”Setelah ini, eranya adalah katakanlah politik ‘common sense‘, politik akal sehat. Dengan demikian apa pun hiruk pikuk dinamika politik yang ada, rakyat sesungguhnya bisa mencerna dan menalar dengan baik. Bahkan bisa menilai mana yang logis dan tidak logis,” tutur Presiden.
Segala protes yang timbul menyikapi hasil Pemilu Presiden 2009, lanjut dia, seharusnya dibiarkan berjalan apa adanya karena semua sistem untuk mewadahi berbagai protes seperti itu sudah tersedia.
”Saya punya keyakinan, apa pun dinamika politik yang akan terjadi pasti ada solusi terbaik, nilai demokrasi, ’rule of law’, dan sekali lagi istilah saya politik akal sehat semuanya bisa dinalar,” ujarnya.
Sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan, Presiden berharap semua protes menanggapi hasil Pemilu Presiden 2009 dapat dilancarkan dengan baik , sehingga tidak menganggu kehidupan bernegara dan kehidupan rakyat yang ingin roda perekonomian berjalan terus.
Dinamika politik yang terjadi, juga ia harapkan tidak menganggu kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Kepada jajaran kabinet, Presiden mengimbau agar para pembantunya itu tetap fokus menjalankan roda pemerintahan meski tugas mereka akan berakhir pada 20 Oktober 2009.
Presiden Yudhoyono pada Selasa mengadakan rapat dengan Plt Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Mentero Koordinator Polkam Widodo AS, dan Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, serta Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, untuk membahas kesiapan pidato kenegaraan di depan rapat paripurna DPR pada 3 Agustus 2009.(*)