Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno mengatakan saat ini masih ada sekitar Rp80 triliun dana pemberdayaan UMKM belum tersalurkan sebagaimana mestinya bahkan tidak terpetakan dengan baik di 21 Kementerian Lembaga.
“Ada kesan tiap kementerian hanya mengurusi bidangnya saja, tidak spesifik pembiayaan bagaimana bidang pemasaran, manajemen. Jadi tumpang tindih. Semuanya dilimpahkan pada Kementerian Koperasi dan UKM saja,” ujar Sandiaga saat ditemui di Rakernas UMKM dan Koperasi di Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan, anggaran tersebut yang berasal dari Rp71 triliun dana pemberdayaan UMKM dalam APBN dan sisanya berasal dari program tanggung jawab sosial Kadin, tidak terpetakan dengan baik karena tidak terdapat sistem yang memantau efektivitas penggunaannya.
“Ini memang masalah klasik, adanya tumpah tindih, karena birokrasi masih kompleks. Untuk itu harus ada yang fokus dan bertanggung jawab mengelola anggaran,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil survei baru satu dari lima pengusaha yang menyatakan kebijakan dari pemerintah sudah tepat sasaran, sedangkan selebihnya menyatakan belum tersentuh kebijakan pemerintah.
Untuk itu, Kadin mengusulkan pembentukan Dewan Nasional UMKM yang diketuai langsung oleh Presiden SBY untuk memetakan seluruh potensi UMKM yang ada di seluruh Indonesia.
“Kadin mengusulkan terbentuknya Dewan UMKM. Dewan nasional yang mungkin ketuanya Presiden, untuk memaksimalkan potensi UMKM. Ini kita lakukan setelah memberikan hasil rekomendasi Rakornas kepada Menko Perekonomian,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan Presiden sebagai ketua harian dalam dewan tersebut akan lebih memberikan pengaruh kuat ketimbang menteri, apalagi tiap Kementerian masih memiliki program pemberdayaan UMKM sendiri-sendiri.
Sandiaga juga mengharapkan suku bunga kredit perbankan bisa turun hingga kisaran 14-16 persen karena saat ini masih tinggi dalam kisaran 20-22 persen
“Bunga kredit masih tinggi, mungkin tidak diturunkan. Apalagi UMKM kita di posisi rentan. Kita harapkan bisa di 14-16 persen. Sekarang masih 20-22 persen,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan tersedianya akses untuk dapat menikmati fasilitas kredit tersebut. “Akses yang dirasakan masih kurang. Walaupun suku bunga turun tapi tidak ada akses maka percuma,” ujarnya.
Berdasarkan data Kadin, sekitar 99 persen dari total unit usaha di seluruh Indonesia merupakan unit usaha UMKM atau setara dengan 51,26 juta unit usaha.
“Saat ini terdapat jarak yang sangat besar antara pengusaha besar dan mereka (UMKM), kita harus mendorong kelas menengah baru. Karena kalau tidak kita jembatani, akan timbul disparitas besar dan perekonomian kita menjadi tidak sehat” ujar Sandiaga. (*)