Ribuan Kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergambung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Senin, berdemonstrasi memadati depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, menuntut anggaran 10 persen dari APBN untuk rakyat pedesaan.

“Rakyat Indonesia 78 persen di pedesaan, jadi sangat wajar kalau kita menuntut 10 persen dari APBN langsung untuk desa,” kata Ketua Parade Nusantara, Sudin Santoso dalam orasinya di depan gedung wakil rakyat itu.

Kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia itu mengharapkan agar RUU Pembangunan Pedesaan dapat segera disahkan.

“Anggaran yang kami tuntut bukan untuk kepala desa, tetapi untuk pembangunan desa,” katanya.

Sudin menjelaskan, anggaran pembangunan desa penting untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan demi kesejahteraan rakyat desa.

“Anak-anak desa nantinya tidak lagi perlu merantau karena di desa sudah tersedia lapangan pekerjaan,” katanya menegaskan.

Selain menuntut anggaran pambangunan desa sebesar 10 persen dari APBN, Parade juga menuntut penyesuaian masa jabatan kepala desa dari yang hanya enam tahun menjadi delapan atau 10 tahun.

Parade juga menuntut agar biaya pemilihan kepala desa ditanggung oleh APBD.

Suasana demonstrasi yang berlangsung tertib ini rencananya akan terus berlangsung hingga sore nanti.

“Kami akan menunggu hingga perwakilan kami keluar,” kata salah seorang perangkat desa dari Karanganyar, Yono.

Para kepala desa dan perangkat desa ini berangkat dari daerahnnya masing-masing pada Minggu (21/2) dan tiba di Jakarta pada Senin pagi.

Kepala Desa dari Tegal, Miftah misalnya, yang berangkat dari Tegal pada Minggu (21/2) malam.

“Kita berangkat Minggu malam dan sampai di sini Senin pagi. Nanti rencananya sore setelah ini selesai kami langsung pulang ke Tegal,” kata Miftah.(*)