Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengendalikan pertumbuhan ritel modern di wilayahnya masing-masing.
“Kami mengimbau pemda untuk memperhatikan zonasi dan jarak ritel modern dengan pasar tradisional,” kata Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pemda harus mengendalikan laju pertumbuhan ritel modern lebih lambat disesuaikan dengan kondisi pasar tradisional yang ada di wilayahnya.
Zabadi juga menilai pemda juga perlu turut serta memprogramkan revitalisasi pasar tradisional di wilayahnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan ritel modern.
“Pasar tradisional harus direvitalisasi supaya jangan tergerus pasar modern,” katanya.
Riset AC Nielsen pada 2007 menunjukkan pertumbuhan pasar tradisional secara nasional minus 8,1 persen, sementara laju pertumbuhan pasar modern secara nasional mencapai 37 persen.
“Kalau dulu ada forum tripartit yang mewadahi pemerintah pusat dengan pemda dan pelaku usaha sehingga kami bisa turut serta mengontrol pertumbuhan pasar modern. Kalau sekarang sudah murni otonomi daerah sehingga domain kami hanya sekadar mengimbau,” katanya.
Pihaknya menyatakan sempat beberapa kali mengirimkan surat edaran kepada pemda terkait persoalan itu.
Ia memandang perlu koordinasi pemda dengan pemerintah pusat terus dilakukan sebagai upaya penyelamatan terhadap pasar tradisional.
Kementerian Koperasi dan UKM sendiri telah merevitalisasi 176 pasar tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia sejak 2003-2009.
“Paling tidak upaya ini kami harapkan dapat menahan laju pertumbuhan pasar modern,” katanya.
Serapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus melambat sejak 2009 hingga kuartal I 2010.
“Penyaluran KUR sampai Maret 2010 belum menggembirakan,” kata Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, di Jakarta, Jumat, dalam acara Orientasi Program Kementerian Koperasi dan UKM bagi Wartawan dan Stakeholder.
Ia mengatakan, dari target penyaluran Rp5 triliun dalam kuartal I baru tersalur sekitar Rp1,4 triliun.
Penyaluran yang melambat tersebut, kata Menteri, menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi, tetapi kita tahu selama Januari 2010 ini dunia usaha masih relatif stagnan,” katanya.
Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan salah satunya karena pembahasan kebijakan menyangkut KUR belum juga final dan baru rampung pada 1 Februari 2010.
Meski telah ditetapkan pada 1 Februari 2010 tetapi kebijakan baru efektif untuk diimplementasikan pada pertengahan bulan tersebut.
“Dalam 1,5 bulan penyaluran Rp1,4 triliun, ini juga belum maksimal, karena dalam 1,5 bulan seharusnya sudah mencapai Rp2,5 triliun,” katanya.
Ia menilai, kondisi itu disebabkan pada kuartal 1 tahun ini dunia usaha memang masih bergerak relatif lamban.
Menteri berharap pada kuartal II nanti, penyaluran dapat ditingkatkan secara terakumulasi sehingga target penyaluran tahun ini sebanyak Rp20 triliun dapat terealisasi.
Perkembangan KUR mulai melambat sejak 2009 sebagai akibat dari dampak krisis keuangan global.
Selain itu juga disebabkan kesulitan bank dalam mendapatkan debitur baru akibat ketatnya ketentuan debitur baru. Perlambatan juga terjadi karena kehati-hatian bank dalam menyalurkan KUR karena kenaikan NPL, serta masih terdapat beda persepsi KUR bagi KUKM dan aparat terutama tentang ketentuan agunan tambahan.
Perlambatan penyaluran KUR juga akibat tidak semua kantor pelayanan bank di daerah dapat melayani KUR.
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Menteri Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, mengatakan, lambannya penyaluran KUR disebabkan karena adanya kontraksi kegiata usaha yang tiap-tiap daerah berbeda.
“Ini terjadi karena memang ada kontrak kegiatan usaha yang berbeda di tiap daerah,” katanya.(*)
