Pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie, tentang rencana pembangunan Gedung Baru DPR-RI sangat menyakitkan hati rakyat banyak, seakan-akan tak ada lagi peluang untuk melakukan peninjauan kembali rencana pembangunan gedung baru yang super mewah itu di tengah-tengah makin sulitnya kehidupan rakyat banyak.
Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu, Marzuki Alie menegaskan, apapun kritik dari masyarakat, pembangunan gedung baru DPR akan terus dilanjutkan karena memang sudah menjadi kebutuhan, mengingat kapasitas gedung lama sudah tidak memadai lagi.
“Proyek tersebut harus berjalan. Pembangunan gedung baru itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap dilanjutkan. Kalau ada kritik, kita terima saja,” kata Marzuki, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (31/Agustus 2010).
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Negara Koperasi dan UKM, DR. Syarief Hasan, MM, MBA, saat diminta komentarnya Sabtu (4/9) mengatakan, Marzuki itu cuma corong, dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pembangunan gedung baru DPR-RI tersebut. Dia itu tidak lebih dari corong BURT DPR-RI yang telah memutuskannya sebelumnya.
Namun itu belum final, karena keputusan dilanjutkan atau tidak gedung baru DPR tersebut, bisa dibawa ke Sidang Paripurna DPR-RI, kalau sebagian besar fraksi-fraksi di DPR-RI menolak, pembangunan gedung tersebut bisa dibatalkan, atau setidaknya ditunda. Karena hak penetapan anggaran sepenuhnya ada di tangan DPR-RI.
Sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan dan PKS sudah menyatakan menolak.
Syarief Hasan sependapat, ketimbang melanjutnya pembangunan Gedung Baru DPR-RI yang kontroversi itu, lebih baik DPR-RI mematangkan rencana pemindahan ibukota Negara sebagaimana yang sudah ditawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden sebelumnya menawarkan gagasan pemindahan ibukota dan pusat pemerintahan sebagai salah satu dari tiga opsi untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan di Jakarta, termasuk kemacetan.
“Sama sekali membangun ibukota baru, `the real capital, the real government center`,” kata Presiden dalam acara buka puasa bersama pengurus dan anggota Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (3/9).
Wacana ini disambut baik oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain. Dia mengatakan, dirinya mendukung usulan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke daerah lain.
“Saya mendukung usulan pemindahan ibu kota untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas dan persoalan lainnya yang merupakan konsekuensi dari kota metropolitan,” kata Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Malik, wacana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia sudah muncul sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto dan saat ini muncul lagi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Seharusnya, kata dia, pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia sudah mulai direalisasikan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga tidak sampai terjadi kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi di Jakarta saat ini.
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, munculnya lagi wacana pemindahan ibu kota pada saat ini sudah agak terlambat karena sudah terjadi kemacetan lalu lintas seperti saat ini di Jakarta.
“Meskipun agak terlambat tapi tetap perlu dilakukan pemindahan ibu kota yang menjadi solusi jangka panjang mengatasi kemacetan arus lalu lintas,” kata politisi asal Jawa Timur ini.
Dengan dipindahkannya ibu kota negara dari Jakarta, kata dia, maka nantinya Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta kota yang menjadi ibukota negara menjadi pusat pemerintahan.
Malik mencontohkan, di Malaysia pusat bisnis berada di Kuala Kumpur sedangkan pusat pemerintahan berada di Putrajaya yang tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur.
“Realitasnya, pemerintahan dan bisnis tetap berjalan efektif,” katanya.
Soal lokasi yang akan dipilih sebagai ibu kota negara, menurut dia, hendaknya dilakukan survei secara komprehensif sebelum diputuskan untuk dipilih.
Menurut dia, kalau sekarang sudah disebut-sebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai alternatif, hendaknya kota itu menjadi salah satu alternatif saja.
“Hendaknya dipilih beberapa lokasi lainnya yang dinilai strategis dan dilakukan survei secara komprehensif,” katanya.(*)
