Indonesia sedang perjuangkan agar ada program pemutihan tenaga kerja ilegal di Semenanjung Malaysia karena banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang ilegal, terutama di sektor konstruksi.
“Saya pernah datangi ke agen tenaga kerja di Shah Alam. Di sana ada sekitar 5.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sebagian besar ilegal,” kata Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, Da`i Bachtiar, di Kuala Lumpur, Jum`at.
“Dari pada dikejar-kejar oleh polisi, dan petugas imigrasi kami usulkan kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan program pemutihan,” kata Da`i Bachtiar.
Dalam acara dialog dengan masyarakat Indonesia dan peluncuran website KBRI yang baru, mantan Kapolri itu mengatakan, telah mengusulkan kepada menteri dalam negeri Malaysia untuk melakukan program pemutihan atau legalisasi bagi TKI ilegal di Semenanjung Malaysia.
“Jika dijawab tidak bisa karena dalam UU mereka tidak ada klausul pemutihan mengapa di negara bagian Sabah bisa dilakukan program pemutihan sekitar 200.000 TKI ilegal di sana,” ungkap Da`i.
Program pemutihan atau yang dikenal dengan legalisasi pekerja Indonesia ilegal dengan memberikan paspor dan ijin kerja.
Da`i kemudian menceritakan, bagaimana perjuangannya di Sabah dari rencana melakukan operasi besar-besaran pekerja dan pendatang ilegal menjadi program pemutihan.
“Ketika bertemu dengan Menteri Besar Sabah, saya mengatakan jangan operasi PATI (pendatang asing tanpa izin) hanya dilakukan di jalan dan dalam kota. Mengapa tidak dilakukan juga di perkebunan kelapa sawit. Kami tahu 90 persen pekerja kelapa sawit adalah warga Indonesia dan sebagian besar ilegal,” katanya.
“Mendengar tawaran itu, Menteri Besar Sabah terdiam. Para pengusaha perkebunan kemudian memprotes dan menekan pemerintah setempat agar tidak melakukan operasi pekerja ilegal karena akan membuat bangkrut usaha mereka. Mereka setuju agar dilakukan pemutihan,” jelas Da`i.
Tapi, lanjut dia, pemutihan itu bukan seperti pola lama yang hanya memberikan paspor hijau kepada TKI. “Kami akan memberikan paspor hijau jika TKI itu sudah diuruskan izin kerja, membayar pajak, asuransi dan membuat kontrak kerja maka baru kami bagikan paspor,” katanya.
Negara bagian Sabah dan perusahaan perkebunan setuju dengan pola pemutihan seperti itu karena mereka butuh TKI. Namun setahun kemudian program ini tersendat karena, para pengelola perkebunan merasa berat membayar pajak sekitar 200.000 TKI ilegal yang nilainya mencapai ratusan juta ringgit. “Akhirnya negara bagian Sabah meringankan pajak hingga 50 persen,” ungkap Da`i.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia atau KBRI kini tengah mengupayakan pula program pemutihan bagi TKI ilegal yang tinggal di Kuala Lumpur dan sekitarnya dimana jumlahnya cukup besar.(*)