Aneh memang, pencairan dana LPS untuk bank Century hingga mencapai Rp6,7 triliun, dilakukan secara diam-diam, tanpa pengumuman kepada publik.

Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, ketika menghadiri acara buka puasa bersama dengan Pimpinan DPR di rumah Ketua DPR Agung Laksono, Jakarta, Sabtu, mengatakan, pengucuran dana diam-diam itu sebagai strategi agar nasabah tidak panik terhadap simpanannya di Bank Century.
“Karena kalau diumumkan, makin panik nasabahnya. Itu yang membuat pertambahan-pertambahan dana yang dimasukkan LPS diusahakan tidak diumumkan ke publik,” tuturnya.
Menurut Darmin, saat Bank Century diserahkan kepada LPS, para nasabah dalam kondisi berusaha keras menarik dananya sehingga bank itu dikhawatirkan akan memburuk yang justru membuat dana simpanan pihak ketiga di bank itu tidak dapat dicairkan lagi.
“Ini namanya merawat bank sudah sakit berat, bagaimana menjaga supaya tidak makin sakit,” ujarnya.
Meskipun demikian, Darmin menjelaskan, penyuntikan dana yang tidak dilakukan hanya sekali itu pada akhirnya diumumkan juga kepada publik melalui laporan keuangan yang disampaikan pada Juli 2009.
“Sebenarnya sudah dipublikasi, cuma memang diusahakan jangan terlalu menarik perhatian supaya nasabah tenang,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, kondisi Bank Century cukup baik dengan rasio kecukupan modal mencapai 9,7 persen meski non-performing loan masih sedikit di atas lima persen.
Karena itu, ia berharap kondisi Bank Century yang sudah sehat itu jangan diributkan sehingga dapat memicu kepanikan nasabah yang bisa membuat mereka ingin menarik dananya kembali.
Darmin menjelaskan rencana LPS untuk mengganti nama Bank Century agar bank itu terlepas dari citra masa lalunya sebagai bank gagal.
“Tapi kita masih memproses permintaan itu, cuma permintaannya sudah diajukan oleh LPS,” ujarnya.
Komisi XI DPR mempersoalkan kucuran dana berkali-kali kepada Bank Century yang mencapai Rp6,7 triliun. Padahal, DPR mengetahui suntikan dana sebesar Rp1,3 triliun.
Suntikan dana yang besar itu juga dipertanyakan karena aset Bank Century hanya bernilaiRp2 triliun.
Mengenai hal itu, Darmin mengatakan, aset Bank Century tidak bisa diukur dari nilainya yang sekarang karena LPS menurut UU bisa membuat bank tersebut lebih sehat dan kuat dalam lima tahun mendatang.
“Jangan ukur dengan nilai sekarang, kita tunggu beberapa tahun. Kalau dia sudah akan kuat, baik,” ujarnya.
Tentang audit yang dilakukan oleh BPK mengenai kasus Bank Century, Darmin mengatakan BI siap bekerja sama dan sejak dua pekan lalu telah memberikan keterangan yang diperlukan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit untuk kasus Bank Century atas permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2009.
Ketua BPK Anwar Nasution pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan DPR di Jakarta, Sabtu, menjelaskan alasan pimpinan KPK meminta audit kepada BPK adalah karena kasus Bank Century telah menjadi perhatian publik.
Anwar mengaku pada awalnya BPK mengalami kesulitan untuk mengaudit kasus Bank Century, namun pada akhirnya menemui kelancaran setelah Darmin Nasution masuk ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur Senior.
“Kita dari Juni sudah diminta oleh KPK. KPK sudah minta, nah itu sudah kita lakukan, kita periksa. Tadinya itu agak sulit, setelah Pak Darmin masuk baru agak lancar,” tuturnya.
Anwar mengaku belum mengetahui perkembangan audit kasus Bank Century karena ia belum menerima laporan dari para auditor.
Setelah audit selesai, Anwar mengatakan, BPK akan menyerahkan hasil audit itu kepada KPK untuk ditindaklanjuti.
Mengenai surat DPR yang meminta BPK mengaudit kasus Bank Century, Anwar mengatakan, pihak BPK belum menerima.
Ia memandang surat DPR tersebut sebagai penguatan dari permintaan KPK sebelumnya yang meminta audit terhadap kasus yang sama. “Yang jelas kita bekerja atas permintaan mereka, bukan inisiatif kita. Itu permintaan KPK,” ujarnya.
Bank Century pada November 2008 diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena rasio kecukupan modalnya minus 3,5 persen. LPS terhitung menyuntikkan dana hingga empat kali kepada Bank Century sejak November 2008 sehingga jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun.(*)