Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muchammad Romahurmuziy, meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi.
“Opsi yang diambil harus dikaji secara matang,” kata Muchammad Romahurmuziy–akrab disapa Romy–yang juga Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Romy, pembatasan peredaran BBM bersubsidi hendaknya hanya dikenakan pada kendaraan pribadi dengan kapasitas silinder 1.500 cc ke atas.
“Angkutan umum dan barang tetap harus mendapatkan prioritas sebagai penerima BBM bersubsidi,” ujarnya.
Demikian halnya dengan sepeda motor harus tetap menjadi penerima BBM bersubsidi.
Meskipun pertumbuhan sepeda motor cukup tinggi, kata dia, kendaraan tersebut adalah moda transportasi rakyat ekonomi menengah ke bawah yang paling efektif.
Romy juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan ke publik hasil uji coba metoda kartu pintar (smart card) yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah dalam dua tahun anggaran.
“Uji coba jangan hanya sekadar berorientasi proyek yang menghabiskan anggaran saja,” katanya mengingatkan.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Teuku Rifky Harsya mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan pemerintah terkait rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tersebut.
Menurut dia, pemerintah memang sudah seharusnya mengendalikan pemakaian BBM bersubsidi.
Namun, lanjut dia, tujuan pembatasan tidak hanya agar alokasi subsidi BBM tepat sasaran, tetapi kemampuan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Pemerintah telah memastikan kendaraan sepeda motor akan tetap mendapat premium bersubsidi.
Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Pada prinsipnya kendaraan umum dan golongan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan subsidi, termasuk sepeda motor,” katanya.
Dalam pembahasan pembatasan pemakaian BBM subsidi muncul sejumlah opsi termasuk membatasi pemakaian premium sepeda motor.
Menurut Darwin, pemerintah akan lebih memfokuskan pembatasan BBM bersubsidi pada masyarakat golongan mampu seperti pemilik kendaraan mewah.
Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada 2010.
Sejumlah opsi itu antara lain melarang kendaraan tahun produksi 2005 ke atas memakai BBM bersubsidi, melarang kendaraan produksi 2007 ke atas, melarang semua kendaraan sedan, dan hanya kendaraan berpelat kuning saja yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
Opsi lainnya adalah PT Pertamina (Persero) mengurangi dispenser BBM bersubsidi dan menambah dispenser nonsubsidi di SPBU, pembuatan bahan bakar dengan angka oktan antara 88 sampai 92, pemanfaatan stiker yang harus dibeli di kepolisian setempat dengan masa berlaku bulanan, dan tidak memberikan garansi kendaraan apabila membeli BBM bersubsidi.
Pemerintah menargetkan pengkajian pembatasan pemakaian BBM bersubsidi selesai Juni 2010, dan selanjutnya diuji coba di Pulau Jawa pada Agustus 2010.
Program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tahun 2010 ditargetkan mencakup sebanyak 4.000.000 kiloliter.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebanyak 36,5 juta kiloliter.
Sementara, berdasarkan estimasi BPH Migas, konsumsi BBM bersubsidi pada 2010 akan membengkak mencapai 40,1-40,5 juta kiloliter.
“Karena itu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi tahun ini dengan target sampai empat juta kiloliter,” katanya menegaskan.(*)