Fraksi PDI Perjuangan DPR mengancam tidak akan menyetujui APBN Perubahan (APBN-P) 2010 karena menilai pemerintah kurang serius dalam menyusun anggaran perubahan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Effendy Simbolon, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah kurang serius dalam menyusun APBN-P 2010 misalnya pada perubahan asumsi nota keuangan.
“Pada APBN 2010 volume produksi minyak bumi Indonesia tahun 2010 sebesar 965.000 barel per hari,” kata Effendy Simbolon kepada pers.
Ketika Komisi VII DPR melakukan rapat kerja dengan Kepala BP Migas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/4), kata dia, Kepala BP Migas memperkirakan produksi minyak bumi Indonesia maksimal hanya 917.000 barel per hari.
Menurut Effendy, Kepala BP Migas juga menjelaskan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hanya menyanggupi produksi minyak bumi pada 2010 sebanyak 894.000 barel per hari.
“Dari penetapan asumsi yang dilakukan pemerintah pada APBN 2010 yang berbeda dengan APBN-P 2010 terkesan pemerintah kurang serius,” katanya.
Menurut dia, penurunan produksi minyak bumi ini berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
“Guna menutupi penurunan penerimaan negara agar tidak terlalu banyak, pemerintah bisa melakukan pinjaman luar negeri. Padahal hutang luar negeri Indonesia masih sangat banyak,” kata Effendy.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah kurang serius membahas APBN-P 2010 dengan DPR.
Ia mencontohkan, ketika Komisi VII DPR mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas APBN-P 2010 malah pergi ke luar negeri.
Dikatakannya, DPR meminta agar pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Direksi Pertamina bisa melakukan pembahasan bersama Komisi VII dan Badan Anggaran DPR.
“Jika pemerintah tidak menghargai DPR maka Fraksi PDI Perjuangan tidak akan menyetujui APBN-P 2010,” katanya.
Menurut Tjahjo sikap Fraksi PDI Perjuangan ini tidak ada kaitannya dengan kasus Bank Century hanya agar pemerintah lebih serius membahas persoalan kepentingan masyarakat luas.(*)