Setelah PKS, kini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI meminta pimpinan DPR menunda dulu pembangunan gedung baru dan meninjau ulang dan mengevaluasi rencana itu.
“Kami minta rencana itu ditinjau ulang karena antarpimpinan DPR juga tidak tahu. Kalau antarpimpinan tidak tahu, antarfraksi juga tak tahu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, pihaknya terkejut dengan munculnya gagasan membangun gedung baru, padahal pembicaraan sebelumnya belum disepakati. “Tiba-tiba ini muncul dan begitu mewah,” katanya.
Dia mengatakan, pembangunan gedung untuk anggota DPR tidak harus mewah. “Kalau mandi ya di rumah. Tidur juga di rumah, mengapa disediakan tempat istirahat segala,” katanya.
Tjahjo yang juga Sekjen DPP PDIP mengemukakan, sebenarnya di Gedung Nusantara I saat ini masih memadai. “Saya sudah hampir lima tahun di gedung ini, gak apa-apa,” katanya.
Namun diakui bahwa ketika ada gempa bumi beberapa waktu lalu, gedung ini retak. Keretakan itu yang kemudian disepakati untuk diteliti.
“Kita sepakati untuk diteliti dulu gedung ini, bukan tiba-tiba membangun yang baru begitu mewah,” katanya.
Karena itu, pihaknya berharap dilakukan penelitian secara mendalam terhadap gedung yang ada saat ini sebelum memutuskan perlunya pembangunan gedung baru.
“Nah rencana yang sudah ada ini ditunda dulu, dievaluasi dulu,” katanya.
Ketua DPR RI Marzuki Alie telah mengekspos desain pembangunan gedung baru DPR RI, awal pekan ini. Gedung baru akan tetap dibangun meskipun ada kritik dari masyarakat.
Dia menyatakan, tidak ada fasilitas untuk relaksasi seperti spa, sauna dan pijat serta kolam renang di gedung baru.
Gedung baru akan mulai dibangun Oktober 2010 dan saat ini memasuki tahap tender. Di tiga basement gedung baru berbentuk U terbalik itu, nantinya akan mampu menampung seribu kendaraan roda empat.
Biaya pembangunannya Rp1,2 triliun, belum termasuk perlengkapannya, seperti furnitur dan sarana lainnya hingga gedung siap huni. Diperkirakan seluruhnya akan mnelan biaya Rp1,8 triliun. (*)