Pengamat politik Ruslan Ismail Mage berpendapat panitia khusus (pansus) Bank Century akan melahirkan kabaret politik di atas panggung demokrasi Indonesia.
“Dalam konteks politik kontemporer Indonesia, pansus angket tidak memiliki tokoh alternatif. Ini beda dari pansus angket ketika melahirkan pemakzulan kepada Gus Dur,” kata Ruslan saat dihubungi, Sabtu.
Gus Dur kemudian diganti oleh Megawati yang merupakan representasi kehendak rakyat.
Menurut penulis buku Komat-Kamit Politik itu, kalau pansus angket Bank Century mau menjatuhkan SBY, tentu Boediono akan naik, sedangkan Boediono justru dianggap terkait kasus Century.
Karena itu, kata dia, pemungutan suara yang kemudian memilih Idrus menjadi ketua pansus akan membuat pansus hak angket lebih cenderung berjalan di tempat.
Kondisi ini akan melahirkan posisi tawar-menawar antara Demokrat dan Golkar sehingga kemungkinan besar dua parpol besar ini melakukan tawar-menawar politik untuk menyelamatkan SBY agar tidak dijatuhkan.
“Kalau ini disepakati kedua partai ini, maka skenario berikutnya Golkar memposisikan ketua umumnya menjadi pengganti Boediono sebagai wapres,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Investasi Politik itu.
Master Ilmu Politik UI itu mengatakan keputusan ini lebih mungkin diterima publik ketimbang angket putus di tengah jalan, yang berpotensi memicu gerakan moral massa tak terkendali.
Dia memperkirakan pansus hak angket Century tidak akan sampai pada pemakzulan atau upaya menjatuhkan presiden dari kekuasaannnya.
Sementara tokoh senior Partai Golkar Pinantun Hutasoit, menyatakan khawatir pelaksanaan hak angket Bank Century di DPR RI gagal karena hal itu bisa mempercepat “jatuhnya” (terpuruknya) Partai Golkar. “Saya khawatir pelaksanaan hak angket itu gagal dan masyarakat tak terpuaskan terhadap tuntutan tersebut. Itu bisa saja terjadi jika birokrasi akan melakukan proteksi secara tertutup atau terbuka, atas kasus yang diduga melibatkan beberapa tokoh tersebut,” katanya di Jakarta, Sabtu, saat menanggapi terpilihnya Idrus Marham, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR itu. Idrus yang juga Sekjen DPP Partai Golkar terpilih sebagai Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century melalui mekanisme pemungutan suara (voting) pada rapat panitia angket di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (4/12) malam.
Hak angket diusung para anggota DPR untuk mengungkap kasus Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp6,7 triliun. Mengenai terpilihnya Idrus Marham, mantan anggota Dewan Penasehat Partai Golkar ini mengatakan, “jelas Idrus Marham dijadikan sasaran tembak” jika pelaksanaan hak angket tak memenuhi harapan publik. “Padahal dia adalah sekjen partai, ini berimplikasi. Partai Golkar yang berasal dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar bisa menjadi bulan-bulanan kemarahan rakyat dan itu bisa mempercepat kejatuhan Golkar,” katanya.
“Saya tidak berharap seperti itu, tapi ketua umum DPP Partai Golkar seakan tidak makfum pada dampak ini sehingga muncul pertanyaan … mau dibawa ke mana Golkar pergi,” ujarnya. Mantan Ketua DPP Golkar ini meyakini, banyak kawan-kawan kader Partai Golkar yang merasa terpanggil untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Golkar. “Saya percaya, banyak kawan seperjuangan yang ingin menyelamatkan partai dari kemungkinan kejatuhan,” katanya.
Dia mengingatkan, Partai Golkar hendaknya tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, karena jika hal itu dilakukan bisa sangat mengganggu perkembangan, pembinaan dan kelanjutan partai.
“Jika itu terjadi, ada pertanyaan besar apakah para pemimpin partai bisa membangkitkan Partai Golkar dari keberadaan politik seperti ini,” kata Pinantun.
Sedang Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan, kader Hanura yang menjadi anggota Panitia Khusus Angket kasus Bank Century DPR RI jangan sampai “masuk angin”.
Hal itu dikatakan Wiranto saat membuka konsolidasi DPD Hanura zona I di Batam, Sabtu.
“Yang lain boleh masuk angin, kita jangan sampai masuk angin,” kata Wiranto.
Menurut dia, kasus Century luar biasa, karena melibatkan uang triliunan Rupiah, sehingga proses pengungkapannya harus dikawal bersama.
“Jangan sampai masyarakat tersakiti dua kali dalam kasus Century,” katanya.
Ia mengatakan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan segenap pihak lain harus mengawal pansus dalam setiap rapat dan kebijakan yang dibuat, agar pansus berjalan seperti yang diharapkan.
Namun, secara keseluruhan, ia menyerahkan kasus itu kepada kader Partai Hanura yang menjadi anggota pansus Akbar Faisal.(*)
