
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat-tangan saat menerima Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Haji Aman di kantor presiden, Jakarta, Kamis (17/9). Kunjungan Menlu negara jiran tersebut untuk membicarakan hubungan bilateral kedua negara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menegaskan berbagai masalah yang kerap terjadi antara dua negara bertetangga itu harus diselesaikan secara dewasa.
Usai pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Menlu Malaysia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Juru bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Pati Djalal mengatakan hubungan kedua negara juga harus memerhatikan bermacam hal yang dapat memicu sensitivitas publik.
“Memang hubungan Indonesia dan Malaysia itu spesial, tapi penuh tantangan karena kesamaan budaya dan dekatnya hubungan `people to people`,” ujar Dino Pati Djalal.
Intensitas hubungan antar masyarakat yang tinggi antara kedua negara, lanjut dia, juga menyebabkan seringnya gesekan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia.
Namun dalam pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Menlu Malaysia, Dino mengatakan, disepakati bahwa hubungan emosional antara Indonesia dan Malaysia dalam keadaan baik.
Menurut Dina Pati Djalal, bahkan dalam pertemuan itu terungkap apresiasi dan kebanggaan Malaysia yang mengakui banyak budaya mereka yang berasal dari Indonesia.
Dalam pertemuan itu dibahas juga kontribusi media yang dinilai oleh kedua negara sering “mengipasi” gesekan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai isu.
“Media harus teliti dan cermat,” ujar Dino.
Ia mengatakan, tidak seperti yang berkembang di media massa, Malaysia sebenarnya tidak pernah mengklaim Tari Pendet dan batik.
Tari Pendet sudah diakui sebagai kesalahan oleh produser televisi yang memproduksi iklan pariwisata Malaysia dan iklan tersebut sudah ditarik dari peredaran. Sedangkan masalah batik, Malaysia hanya mematenkan alat untuk mencetak batik yang polanya memang diakui oleh mereka terinspirasi dari Indonesia.
Karena itu masyarakat Indonesia diharapkan dapat menyikapi isu klaim produk budaya Indonesia oleh Malaysia dengan bijak dan rasional.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar negeri Indonesia, Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Kamis, mengatakan, harus dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kompleksitas kesamaan budaya sebagai akibat letak geografis dan hubungan dekatnya selama ini,” ujar Havas.
Havas juga menyatakan produk budaya sendiri sebenarnya dikategorikan sebagai milik komunal atau bersama-sama sehingga akan sangat sulit bagi suatu pihak untuk mempatenkannya. “Hak paten itu hanya digunakan untuk produk yang sifatnya penemuan, merek, dan desain industri,” kata Havas.
Havas mengutip tulisan seorang Dosen Antropologi Universitas Indonesia Dr Bachtiar Alam SS MA yang menyatakan bahwa dari sudut pandang antropologi tidak ada budaya yang dimiliki oleh satu negara saja karena budaya adalah bentuk pinjaman dari budaya lain Dia mencontohkan kata-kata yang dipakai dalam Bahasa Indonesia sendiri berasal dari serapan bahasa asing seperti Inggris, Melayu dan India.
“Apakah dengan mengambil beberapa kata dari bahasa asing tersebut Indonesia bisa dikatakan mengklaim budaya negara lain? tentu saja tidak karena budaya dalam konteks ini adalah milik bersama atau universal,” ujarnya.
Contoh lain, ujar Havas, adalah isu klaim Malaysia atas pulau Jemur yang merupakan daerah bagian provinsi Kepulauan Riau.
“Ternyata setelah ditelusuri permasalahan sebenarnya hanyalah kesalahan menuliskan nama pulau. Ada dua pulau yakni Pulau Jemur dan Pulau Jemor dimana yang satu milik Indonesia dan satunya lagi adalah bagian dari Malaysia,” ujarnya
Di sisi lain, Havas juga menghimbau agar masyarakat juga melakukan introspeksi diri terutama dalam hal melakukan pembajakan.
“Indonesia sendiri berada dalam daftar prioritas pemerintah Amerika Serikat dalam hal pembajakan software. Ini dikarenakan 85 persen software yang beredar di Indonesia adalah bajakan,” ujarnya. (*)

