Pengamat politik Fachri Ali menilai beberapa langkah politik yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mendukung pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono membuat masyarakat melihat partai kader tersebut dengan sinis.
“Sebenarnya sejak PKS memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung pasangan SBY-Boediono sudha ada sinisme di masyarakat,” kata Pengamat Politik Fachri Ali ketika dihubungi melalui telepon di Jakarta, Minggu. Dari informasi beredar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui PKS mendapat jatah empat menteri yakni Tifatul Sembiring (Presiden PKS) sebagai Menkominfo, Suswono (FPKS DPR) sebagai Mentan, Suharna Surapranata (Ketua MPP PKS) sebagai Menristek, Salim Segaf Al Jufri (Dubes RI di Arab Saudi). Hal itu sebagai buah dari kesediaan PKS menerima pemilihan cawapres Boediono.
Menurut Fachri sebagai partai, kader PKS menjadi kehilangan identitasnya ketika akhirnya bisa menerima pilihan cawapres Boediono. Padahal sebelumnya dengan keras PKS telah menentang habis-habisan. Menurut Fachri seharusnya PKS mengambil langkah untuk tidak berkoalisi dengan parpol mana pun.
“Kalau PKS mau idealis yakni dengan tidak berkoalisi dengan siapa pun (parpol mana pun) maka ini akan menjadi investasi yang besar untuk pemilu 2014 nanti,” kata Fachri.
Sementara menyangkut kabar adanya kesepakatan antara Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut beberapa pos kementerian yang disepakati, Fachri Ali dengan hati-hati mengatakan hal itu sebenarnya hal yang biasa saja dalam sebuah koalisi.
“Informasi ini harus diklarifikasi betul apakah benar seperti itu, karena beberapa pos kementerian itu sebenarnya menurut konvensi menjadi jatah dari para profesional,” kata Fachri.
Lebih lanjut Fachri menjelaskan beberapa pos kementerian yang biasanya menjadi jatah profesional antara laian Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Keuangan, Menneg BUMN dan juga Men PU.
Dari isu yang beredar PKS mendapat jatah empat menteri yakni Tifatul Sembiring (Presiden PKS) sebagai Menkominfo, Suswono (FPKS DPR) sebagai Mentan, Suharna Surapranata (Ketua MPP PKS) sebagai Menristek, Salim Segaf Al Jufri (Dubes RI di Arab Saudi). Hal itu sebagai buah dari kesediaan PKS menerima cawapres Boediono.
Dari informasi yang beredar sebenarnya PKS mengajukan tujuh nama untuk masuk dalam kabinet. Namun tiga nama lainnya tidak disetujui oleh SBY. Ketiga nama yang ditolak tersebut, Iwan Prayitno, Suripto dan Kemal Stamboel.
“Ini informasi harus dipastikan betul. Kalau memang benar PKS sudah menjadi pragmatis seperti parpol lainnya,” kata Fachri.
Sebelumnya dari Partai Demokrat mengakui bahwa telah ada kontrak khusus yang dibuat antara SBY dan PKS. Namun kontrak khusus tersebut tidak dijelaskan apakah dalam bentuk pembagian jatah menteri seperti yang beredar saat ini.(*)
