Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa dibubarkan dalam waktu dekat karena tidak ada perkembangan positif dari peradilan umum.
“Saya sendiri berpikir KPK ad hoc. Kalau keadaan seperti ini, KPK sudah 7 tahun namun perkembangan positif peradilan umum belum ada, maka KPK belum bisa dibubarkan,” kata Mahfud MD, di Jakarta, Senin.
Dia menyetujui bahwa KPK suatu saat dibubarkan, namun tergantung jaksa, polisi dan pengadilan yang harus sudah bisa bekerja secara profesional.
“KPK suatu saat bubar, 15 tahun atau 20 tahun lagi, tapi saya rasa tahun 2024 KPK sudah bisa dibubarkan, kalau pembinaan kepolisian, jaksa dan pengadilan lebih baik, ” kata Mahfud.
Mahfud juga menyoroti data ICW yang mengatakan pengadilan umum, MA surga para koruptor.
“Itu memang merupakan bagian dari keprihatinan dalam pemberantasan korupsi, belum secara serempak di kalangan penegak hukum,” kata Mahfud MD.
Dengan kondisi seperti ini diharapkan KPK bisa membuktikan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Umum bahwa jaksa penuntut umum bisa membuat para tersangka tidak bisa menghindar.
Mahfud mengatakan, banyak terdakwa lolos karena jaksa tidak memiliki bukti yang kuat sehingga para terdakwanya lolos.
Dalam pemberitaan sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi vonis yang dijatuhkan pengadilan umum dalam kasus korupsi pada 2005 sampai semester satu 2010 (10 Juli) sebanyak 857 kasus korupsi dari jumlah terdakwa 1965 orang di pengadilan umum divonis bebas.
“Rata-rata orang divonis bebas 49,57 persen,” kata salah satu peneliti ICW, Febri Diansyah.
Bahkan pada di semester pertama 2010 saja, kata Febri Diansyah, ada 91 dari 166 yang dibebaskan atau 54,82 persen.(*)