Sejumlah orang penyandang cacat yang tergabung dalam Komunitas Penyandang Cacat Jakarta beberapa waktu lalu juga menyampaikan aspirasi mereka sebagai bangsa berdaulat.
Ekonomi dan Militer Dukung Diplomasi Bermartabat
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo menyatakan, setuju apabila Pemerintah RI memainkan diplomasi bermartabat, termasuk menghadapi Malaysia, tetapi hal itu harus didukung ekonomi dan militer yang tangguh.
“Dua `kaki` tangguh ini pernah menempatkan posisi Indonesia lebih tinggi ketimbang Malaysia, yakni di zaman Bung Karno,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ketika itu, menurut dia, militer Indonesia terkuat nomor dua di Asia, ditambah lagi sumber daya alam masih utuh.
“Sehingga, kita berani men-`declare` `ganyang Malaysia`,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, selama masa orde baru , Indonesia lebih banyak membangun `political power` ketimbang pembenahan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
“Akibatnya, Malaysia `menyalib` Indonesia di bidang kekuatan militer plus ekonomi nasionalnya. Sekarang kita menyaksikan, jutaan TKI cari nafkah di sana karena tuntutan hidup keluarga,” katanya.
Tjahjo Kumolo menegaskan, waktunya sekarang Indonesia memperkuat kekuatan ekonomi dan militer serta peningkatan seluruh kemampuan bangsa.
“Indonesia harus dengan gagah berani membangun `maritime power`. Ini harus diutamakan. Karena sebagai kepulauan, hal ini justru terabaikan selama ini,” katanya.
Kondisi-kondisi inilah yang dikatakannya setidaknya makin melemahkan posisi RI dalam menghadapi gelagat dengan Malaysia.
“Jargon `ini dadaku, mana dadamu` memang tinggal sejarah. Makanya, mari bersama kita rajut kebangkitan untuk kejayaan bangsa, dimulai dengan membangun kekuatan maritim untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI,” tegasnya.
Tjahjo Kumolo menyatakan, apapun dan bagaimana pun, pembangunan “maritime power” harus diutamakan, sebagaimana perintah dan amanat Undang Undang Nomor 34 tentang TNI.
Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menilai, usulan penggunaan hak interpelasi di DPR RI untuk meminta penjelasan pemerintah terkait sikap terhadap Malaysia, tidak perlu dan masalah tersebut cukup dibahas di tingkat komisi saja.
“Saya rasa tidak perlu, cukup di komisi saja yang membahas,” kata Hatta kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Hal tersebut dikemukakan usai mengikuti rapat yang membahas kemitraan perusahaan dan pemerintah yang dipimpin oleh Wapres Boediono, yang juga diikuti oleh Menperin MS Hidayat, Menhub Freddy Numberi, Menteri PU Djoko Kirmanto serta Kepala BKPM Gita Wirjawan.
Menurut Hatta yang juga Menko Perekonomian, dirinya menilai tidak perlu ada hak interpelasi soal Malaysia, mengingat sudah ada komisi di DPR yang membahasnya.
Ditanya mengenai arah usulan hak tersebut, Hatta mengakui, dirinya sungguh tidak mengetahui dan tidak paham alasan dilontarkan permintaan itu.
“Saya tidak tahu dan tidak paham arah usulan hak interpelasi tersebut,” kata Hatta Rajasa.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lily Wahid mengatakan, dirinya bersama anggota Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia menggagas usulan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait sikapnya yang tidak tegas terhadap Malaysia.
“Usulan hak interpelasi itu baru sebatas gagasan oleh anggota Dewan yang didukung oleh beberapa anggota DPR dari Kaukus Perempuan Parlemen,” kata Lily.
Lily menambahkan, dirinya akan segera memproses gagasan tersebut dengan menggalang dukungan tanda tangan mengusulkan hak interpelasi.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka juga mengatakan, gagasan tersebut akan segera digulirkan untuk meminta dukungan anggota DPR melalui tanda tangan.(*)
