Wakil Ketua Komisi VIII DPR Radityo Gambiro menuding Kementerian Agama telah melecehkan lembaga wakil rakyat itu sehingga pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 terhambat.
Sebelum mengikuti rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan Komisi VIII dengan Menteri Agama di Gedung DPR Jakarta, Jumat, Radityo mengatakan bahwa sebelum masa reses, kedua pihak telah sepakat membahas masalah BPIH ini pada saat reses yang lalu.
Namun, ia menambahkan, pada waktu pembahasan tiba, ternyata Sekretaris Jenderal Kemenag sebagai Ketua Panja BPIH dari Kemenag tidak datang karena harus mendampingi Menteri Agama ke Tanah Suci.
Dengan ketidakhadiran Sekjen Kemenag itu, menurut politisi Partai Demokrat tersebut, DPR masih bisa menerima alasan yang diajukan dan meminta salah satu Dirjen untuk mewakili Menteri Agama.
“Tapi sekali lagi ketika datang hari yang ditetapkan, Dirjen tidak ada karena juga ikut dengan Sekjen ke Tanah Suci mendampingi Menteri Agama. Yang datang itu level Direktur dan tidak mendapat mandat atau otorisasi untuk mengambil keputusan. Kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman di Komisi VIII telah dilecehkan,” kata Radityo.
Karena merasa telah dilecehkan, Komisi VIII segera mengirim surat kepada Pimpinan DPR dan memberikan penjelasan serta kronologi kejadian itu. Komisi VIII juga meminta agar surat tersebut diteruskan kepada Presiden SBY.
“Surat dikirim kepada Pimpinan DPR ketika reses,” tambah Radityo.
Anggota DPR dari Partai Demokrat itu juga membantah bahwa DPR, khususnya Komisi VIII, telah menghambat pembahasan BPIH.
“Tidak ada hambatan apa-apa dari kami. Kami realistis saja bahwa kami ingin mendalami biaya-biaya yang dibebankan kepada dana optimalisasi yang adalah notabene adalah uang jemaah yang dititipkan ke rekening Kementerian,” tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan biaya penurunan biaya haji tahun 2010 ini, dimana pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar 36 dolar AS, Radityo menilai penurunan itu hanya untuk biaya tiket pesawat saja dan tidak disertai dengan penurunan biaya yang lain.
“Memang pemerintah mengatakan akan menurunkan BIPH minimal 36 dolar AS. Tapi penurunan itu hanya dari biaya tiket pesawat saja dan belum dari dana optimalisasi. Kami menghitung minimal biaya haji bisa turun 100 dolar AS dari keseluruhan komponen yang ada,” katanya.(*)