Rizal Ramli
Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintahan SBY dimata ekonom yang mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, salah. Karena kebijakan ekonomi yang dirancang selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi dari kepentingan global. Akibatnya Indonesia gagal menjadi negara yang sejahtera dan salah satu negara besar di Asia. “Indonesia gagal menjadi negara sejahtera walaupun ekonom-ekonom berpaham neoliberal berkuasa selama 40 tahun. Ini karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh ekonom-ekonom tersebut akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekadar kepanjangan tangan) dari kepentingan global,” kata Rizal Ramli di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, tidak ada negara berkembang yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengikuti model Washington Consensus. Kemerosotan selama dua dekade di Amerika Latin (1980-2000), merupakan contoh monumental dari kegagalan tersebut. Model Washington Consensus merupakan garis kebijakan ekonomi yang percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan jika diserahkan kepada mekanisme pasar. “Kalau di dalam agama ada fundamentalis agama, maka dalam bidang ekonomi ada fundamentalis pasar. Namun, ekonom neoliberal ini lebih banyak dogmanya dan keyakinannya daripada argumen-argumen yang empirik dan faktual. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Consensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China yang berhasil meningkatkan kesejahteran masyarakatnya dan memperbesar kekuatan ekonominya,” tuturnya.
Negara-negara yang berhasil mengikuti model pembangunan Asia Timur, memberikan peranan seimbang antara negara dan swasta serta ketergantungan utang yang minimal. Sementara Indonesia dan Filipina yang patuh pada Washington Consensus mengalami kemerosotan ekonomi secara terus-menerus. Parahnya, mengalami ketergantungan terhadap utang yang permanen, ketimpangan pendapatan yang mencolok, kemiskinan yang merajalela, dan kerusakan lingkungan yang parah.
“Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan undang-undang, strategi, dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi, karena terpaku pada model generik Washington Consensus. Hasil tipikal dari model Washington Consensus, yakni siklus terus-menerus dari krisis ekonomi dan akumulasi utang, seperti yang terjadi di banyak negara Amerika Latin, Afrika, dan Indonesia,” ucapnya.
Di sisi lain, Rizal Ramli juga mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan sulit mencapai di atas 6 persen, kecuali Indonesia bisa mengubah paradigma dari kapitalis spekulatif menuju ekonomi produktif.
“(Pertumbuhan ekonomi) Enam persen sulit dicapai, kecuali kita mengubah paradigma untuk bisa keluar dulu dari krisis global,” katanya.
“Jika pemerintah berhasil menurunkan gelembung ekonomi secara perlahan dan teratur”, menurut dia, “maka dalam dua tahun Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi. Kapitalisme spekulatif sendiri dibuktikan dengan gelembung yang terjadi di pasar modal dan aliran modal asing di portofolio (hot money) yang masuk. Akibatnya, orang bisa kaya dengan spekulasi dan perdagangan kertas saham, tanpa melakukan kegiatan produktif. Ini yang harus diubah,” ujarnya.
Untuk mendorong sektor riil, maka dibutuhkan manajemen yang memungkinkan pemerintah ikut campur tangan, sedangkan ekonomi pasar bebas percaya pada manajemen lepas tangan (hands off), yakni membiarkan pada mekanisme pasar. Jika perubahan paradigma ini dilakukan dan pemerintah fokus pada pembenahan sektor riil, maka dalam waktu sekitar 2 tahun, Indonesia sudah bisa keluar dari krisis.
Ekonomi spekulatif yang sudah terlanjur menggelembung di Indonesia, lanjut Rizal, harus diimbangi dengan penegakan hukum oleh pemerintah. Ini bertujuan agar Indonesia tidak dijadikan tempat spekulasi. Dicontohkan, aliran hot money pada 10 tahun lalu hanya sebesar 12,4 miliar dolar AS dan sekarang membengkak menjadi 24 miliar dolar AS.
“Bergantungnya pemerintah dan BI pada aliran hot money inilah yang membuat Indonesia tidak berdaya ketika aliran itu kembali ke negaranya. Ujung-ujungnya utang. Sementara itu, kebijakan likuiditas ketat yang dianut Bank Indonesia, malah akan memperparah perekonomian di tengah krisis finansial global,” ucapnya.
Rizal lantas memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dan 2010 hanya 3-4 persen. Apalagi pada 2009 ini, sulit mengandalkan investasi langsung dari luar negeri, sedangkan modal swasta dalam negeri juga sulit untuk ekspansi, karena kebijakan uang ketat yang diambil BI. Hal yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan adalah belanja pemerintah. Namun sayangnya, belanja pemerintah biasanya baru dikucurkan di akhir tahun.Pada bagian lain, Rizal Ramli juga mengatakan, Indonesia bisa melakukan pembangunan tanpa utang. Caranya, dengan melakukan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang jumlahnya Rp1.300 triliun per tahun. “Selama ini, 1/3 dari anggaran itu digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang,” katanya.
Parahnya, sebagian besar dari utang telah dikorupsi oleh para pejabat pemerintahan dan ini diketahui oleh Bank Dunia maupun negara kreditor. Jadi, utang ini bisa diklasifikasikan sebagai “utang najis” (odious debt) yang harus direnegosiasi ulang, sehingga beban rakyat berkurang.
“Namun, karena mental pejabat, Indonesia telah kehilangan tiga kali kesempatan untuk melakukan negosiasi, yaitu ketika transisi pemerintahan otoriter ke demokratis, kemudian perang melawan terorisme, dan ketika bencana tsunami. Pejabat Indonesia tidak mau meminta potongan pokok dan bunga utang ketika ada kesempatan historis tersebut,” tuturnya.(*/Suara Karya)
