Pengamat Politik dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Prof Dr Damsar menilai, perlu kajian mendalam atas wacana pemberian hak pilih terhadap anggota TNI dalam pemilihan umum.
“Kalau ada keinginan pemerintah untuk mengembalikan hak pilih TNI dalam pemilu, harus dikaji secara menyeluruh aspek-aspek pentingnya sehingga tidak mengganggu ketahanan bangsa di masa mendatang,” kata Dosen Pasca Sarjana Unand Padang itu di Padang, Rabu.
Menurut Damsar, pemerintah dan legislative harus hati-hati dalam bersikap soal hak pilih TNI, agar tidak mengulangi trauma masa lampau ketika TNI berada dalam ranah politik.
Terkait budaya di tubuh TNI, ia menilai berbeda dengan masyarakat sipil sebab loyalitas prajurit sangat dijunjung. Bahkan, katanya, anggota siap mati dan kenyataan ini kalau dibawa ke ranah politik, tentu sistem yang ada akan berubah.
Apalagi, ketika Komandan TNI yang level atas bisa mendoktrin sampai ke bawahannya sehingga apa yang diinginkan atasannya harus dijalankan karena merupakan perintah.
Justru itu, kata Damsar, harus diatur sedemikian rupa mekanismenya supaya tidak menimbulkan kekangan ketika TNI sudah masuk lagi ke ranah politik.
Menurut dia, ketika TNI sudah diberi hak pilih pada pemilu maupun pilkada tentu akan ada konsekuensinya, misalnya ketika TNI AD berbeda dengan TNI AL atau AU bisa memunculkan kesalahanpahaman.
Ketika hal itu terjadi, tentulah masih korps akan mengikuti doktrin atau instruksi atasan masing-masing sehingga khawatir perbedaan disikapi dengan kekerasan, bisa menimbulkan “perang saudara” akhirnya.
Oleh karena itu, katanya, harus menjadi kajian lebih mendalam tentang aspek positif dan negatifnya, meski secara perlahan reformasi di tubuh TNI dan Polri sudah mulai berjalan.
Kendati demikian, reformasi dan profesionalisme TNI sebaiknya harus terus dibenahi terlebih dahulu sehingga sudah pada waktunya berjalan baik di masa datang, bisa saja diberikan hak pilih.
Namun, ketika dibawah ranah politik sudah bisa atau mampu menyesuaikan dinamika yang ada. TNI merupakan kekuatan pertahanan bangsa yang harus solid setiap saat.
Selain itu, menurut mantan Dosen Fisip Unand itu, direncanakan ruang hak pilih TNI dalam pemilu, bisa menjadi kekuatan partai tertentu untuk mempertahankan kekuasaan.
“Sebaiknya pemerintah minta pendapat masyarakat melalui referendum, agar kemudian tidak menimbulkan gejolak. Meskipun, wacana ini akan diberlakukan pada 2019,” katanya.(*)