Ternyata Golkar tak punya nyali keluar dari Setgab. Sebagaimana dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Partai Golkar tidak akan keluar dari sekretariat gabungan koalisi pendukung pemerintah.
“Jangankan berniat ingin keluar, berpikir pun tidak untuk keluar,” kata Idrus Marham kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah lembaga yang tepat bagi seluruh anggota koalisi pendukung pemerintah untuk mendiskusikan atau mengkonsultasikan segala persoalan yang dihadapi pemerintah.
Partai Golkar, kata dia, menilai Setgab adalah forum diskusi dan konsultasi, bukan merupakan penyeragaman bagi partai-partai anggota koalisi.
“Selama ini Setgab sudah berjalan sesuai koridornya dan partai-partai anggota koalisi menyampaikan argumentasi dan usulannya yang didiskusikan bersama sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan,” kata Idrus.
Soal pernyataan pimpinan Partai Golkar yang menyatakan Partai Golkar berniat ingin keluar dari Setgab, menurut Idrus, hal itu hanya untuk merespons situasi yang berkembang.
Namun pimpinan Partai Golkar tersebut, kata dia, sama sekali tidak memiliki niat agar Partai Golkar keluar dari Setgab, karena Partai Golkar tidak akan memberikan teguran atau peringatan kepadanya.
“Dia sudah memberikan penjelasan kepada pimpinan Partai Golkar,” kata Idrus.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Yamin Tawari mengatakan, Partai Golkar akan mempertimbangkan untuk keluar dari Setgab jika sudah tidak ada kesamaan sikap soal usulan dana aspirasi bagi anggota DPR.
“Soal dana aspirasi bagi anggota DPR pada saat dibicarakan di Setgab berjalan baik tapi setelah ramai di media partai-partai lain menolak yang menyudutkan Partai Golkar,” kata Yamin Tawari ketika ditanya pers usai diskusi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada Rabu (9/6).
Sebelumnya Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan sehingga totalnya Rp8,4 triliun.
Dana aspirasi tersebut diusulkan dalam bentuk program pembangunan fisik di daerah pemilihan dari setiap anggota DPR.
Sementara tokoh Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, Partai Golkar tidak keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah karena sudah berkomitmen untuk berkoalisi sampai 2014.
“Tidak mungkin (Golkar keluar dari Setgab.red) karena sudah komitmen sampai 2014, Sekretariat Gabungan (Setgab) itu kan manifestasi dari koalisi,” ujar Menteri Koperasi dan UKM itu, sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menurut Syarif Hasan yang juga Sekretaris Setgab, ancaman untuk keluar dari Sekretariat Gabungan yang dilontarkan oleh salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Yamin Tawari, hanyalah sikap individu dan bukan sikap resmi Partai Golkar.
Syarif Hasan mengaku pada Kamis pagi sudah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan mendapatkan penegasan dari Aburizal bahwa ancaman tersebut hanyalah sikap individu.
Aburizal yang menjabat Ketua Harian Setgab pun, lanjut Syarif Hasan, menyampaikan penegasan bahwa Partai Golkar tetap berkomitmen berkoalisi dengan pemerintah sesuai perjanjian sampai 2014.
Sedangkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan, ia justru mengetahui dari media massa tentang ancaman partainya keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi.
Agung pun yakin ancaman tersebut hanya sikap individu, bukan resmi sikap Partai Golkar.
Yamin Tawari pada Rabu (9/6) melontarkan ancaman Partai Golkar akan keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah karena kecewa dengan sikap parpol anggota setgab yang lain menolak memperjuangkan pemberian dana aspirasi.
Padahal, sebelumnya semua anggota Setgab sepakat untuk mengajukan usulan pemberian dana aspirasi sebesar Rp15 miliar kepada setiap anggota DPR.
Menurut Yamin, Partai Golkar merasa ditinggalkan oleh parpol lain anggota Setgab.
Mengenai usulan pemberian dana aspirasi, Syarif Hasan mengatakan, usulan Partai Golkar itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah meski melalui terminologi yang berbeda.
Berbagai pembangunan daerah seperti infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat, menurut dia, sudah tertuang setiap tahun dalam anggaran pemerintah daerah yang pasti akan selalu ditingkatkan seiring dengan kenaikan anggaran negara.(*)
