Fraksi Partai Golkar mendesak segera dibentuk panitia khusus gabungan komisi XI dan komisi III untuk membongkar mafia pajak yang selama ini terjadi.
“Fraksi Partai Golkar mendesak komisi XI dan komisi III segera bentuk pansus mafia pajak untuk membongkar kasus-kasus pajak,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di gedung DPR Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat ini menjadi momentum bagi dewan untuk membenahi sistem perpajakan di Indonesia. Mencuatnya penggelapan pajak yang melibatkan Gayus P Tambunan tambah Setya menjadi titik awal merestrukturisasi sistem perpajakan.
“Apa yang didengung-dengungkan Menkeu Sri Mulyani bahwa reformasi di Kemenkeu berhasil ternyata tidak berjalan,” katanya.
Sementara menyangkut restrukturisasi di Kemenkeu, Setya menjelaskan perlunya pemisahan antara Ditjen Pajak dengan Kemenkeu.
Menurut dia selama ini institusi pajak seolah menjadi entitas sendiri yang tidak bisa dikontrol.
“Ke depan harus ada pemisahan antara Ditjen Pajak dengan Kemenkeu. Dan juga BPK bisa masuk mengaudit Ditjen Pajak,” katanya.
Menurut dia, Ditjen Pajak bisa menjadi badan penerimaan negara yang terpisah dengan Kemenkeu.
Sementara mengenai wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku penggelapan pajak, Setya mengatakan setuju hal itu diberlakukan namun harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu.
“Intinya kami ini institusi pajak direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum kita menerapkan hukuman mati,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan anggota komisi III FPG Bambang Soesatyo yang mengharapkan hasil pansus mafia pajak nantinya bisa memberikan rekomendasi.
“Rekomendasinya bisa mengenai pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Dan BPK punya kewenangan periksa Ditjen Pajak,” kata Bambang.(*)