Ketua DPR RI: Pembangunan gedung baru DPR ditunda setelah mendapat protes dari rakyat banyak.
DPR RI akhirnya menunda pembangunan gedung baru berlantai 36 dengan biaya Rp1,8 triliun setelah publik menolak rencana itu.
Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada pers usai rapat pimpinan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, mengemukakan, kajian ulang dilakukan untuk lebih memastikan mengenai desain dan biaya pembangunannya. “Ini menjadi citra buruk bagi DPR. karena itu, disepakati untuk ditunda dulu, dilakukan kajian ulang,” kata Marzuki.
Selain besarnya biaya dan desain gedung yang dikaji ulang, kata Marzuki, tender yang sudah dibuka dihentikan sementara dan ditunda sampai ada kajian yang tuntas dilakukan tim teknis.
Menurut Marzuki, desain gedung baru harus menjauhkan kesan mewah agar tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Jika desainnya mewah, maka publik akan menolaknya.
Marzuki menyayangkan rencana pembangunan gedung baru itu yang sudah memasuki tahap sosialisasi dan tender “diwarnai” hal-hal yang sebenarnya di luar rencana dan desain gedung. Misalnya, ada informasi bahwa di gedung baru akan ada fasilitas kebugaran dan relaksasi, seperti spa. “Padahal hal tidak ada,” katanya.
Pimpinan DPR-RI menggelar rapat khusus membahas kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Rapat juga mengundang para konsultan yang terlibat dalam rencana pembangunan gedung itu. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, konsultan ditanya apakah benar ada rencana membangunan fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat spa dan lain-lain.
“Jika memang tidak ada rencana itu, lalu siapa yang selama ini menyebarkan kabar bahwa di gedung baru itu akan ada fasilitas spa,” kata Marzuki.
Mengenai kolam renang Marzuki menyatakan rencana itu memang ada. Ide teknis awalnya adalah membuat penampungan air untuk kepentingan pemadam kebakaran. Karena untuk memompa air dari bawah ke lantai teratas, yakni lantai 36 tidak memungkinkan, sehingga disarankan membuat bak penampungan air di lantai tengah gedung.
Rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang diumumkan tepat pada HUT ke-65 DPR RI pada 30 Agustus menggemparkan masyarakat. Bukan saja karena berlantai 36, tetapi juga karena diumumkan tiba-tiba dan langsung diadakan tender serta biayanya yang ditaksir mencapai Rp1,8 triliun.
Namun Marzuki mengemukakan, pimpinan DPR berusaha agar dilakukan penekanan terhadap biaya sehingga biaya lebih sedikit dari perkiraan semula.
Sedang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan, pembangunan gedung baru DPR merupakan hal yang tidak mendesak dan sangat bertentangan dengan aspirasi rakyat.
Ditemui usai rapat koordinasi pengamanan penggunaan gas elpiji yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Senin, ia mengatakan, masih banyak hal yang perlu dibangun. “Jadi rencana gedung baru DPR itu perlu dievaluasi ulang,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz, menegaskan pembangunan gedung baru DPR direncanakan selesai dalam tujuh tahun ke depan dan total dana yang dibutuhkan senilai Rp1,8 triliun.
“Anggaran ini diajukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ke Badan Anggaran sejumlah Rp1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,6 triliun untuk konstruksi dan Rp250 miliar untuk perbaikan tahun ini,” ujar Harry.
Untuk anggaran pembangunan gedung pada 2010, katanya, telah disetujui sebesar Rp250 miliar dan apabila setiap tahun jumlah anggaran yang dialokasikan sama, maka gedung baru itu baru bisa dihuni tujuh tahun lagi.
Pengajuan anggaran pembangunan gedung baru DPR itu juga telah disahkan Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta.
Meski pada awal rapat paripurna sejumlah anggota DPR sempat melakukan interupsi terkait alokasi anggaran negara yang dianggap sangat besar untuk pembangunan gedung baru itu, namun hingga selesainya rapat tidak ada pernyataan pimpinan rapat yang membatalkan atau mengurangi pengajuan anggaran pembangunan itu.(*)
