Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR Hidayat Nur Wahid memastikan kunjungan Komisi I DPR-RI ke Gaza, Palestina, bersama dengan Ketua DPR Marzuki Alie dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, pada 30 Juni 2010.
“Sampai hari ini, rencana itu sudah tetap. Komisi I sudah mendapat persetujuan dari Menko Kesra yang akan ikut bergabung dengan rekan-rekan DPR, demikian pula Ketua DPR juga akan bergabung,” katanya, di Jakarta, Rabu, yang ditemui di sela-sela Sidang Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, rombongan parlemen RI ini akan masuk ke Gaza, Palestina, pada 30 Juni. Agenda dari kunjungan tersebut adalah menyampaikan amanat rakyat Indonesia untuk mendukung Palestina.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari melaksanakan tugas DPR terkait hubungan luar negeri dan menyampaikan amanat rakyat untuk memberi dukungan dan mengumpulkan bantuan ke Gaza,” ujarnya.
Selain itu, juga akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit di Gaza di atas tanah seluas 1,5 hektare.
Ia berharap dalam kunjungan ke Gaza tersebut, rombongan dari Komisi I ini dapat bertemu dengan pihak dari Palestina tanpa membedakan kelompok tertentu.
Hidayat juga menegaskan bahwa sikap pemerintah Indonesia dan DPR sudah jelas bahwa mendukung agar Palestina merdeka dan menolak kejahatan yang dilakukan Israel.
Sebelumnya tentara Israel menyerang armada kapal Mavi Marmara yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Dunia internasional bereaksi keras terhadap penyerangan tersebut, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengutuk aksi kekerasan Israel yang terjadi pada 31 Mei 2010 tersebut.
Melalui aksi kekerasan ini, Israel kembali menciptakan hambatan terhadap proses perdamaian di Timur Tengah yang kini memasuki tahapan penting berkaitan dengan diluncurkannya `proximity talks`, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Secara khusus, Indonesia mendesakPerserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB, termasuk melalui investigasi atas insiden penyerangan Israel dimaksud, guna memastikan pertanggungjawaban Israel. (*)