Selama pemerintahan SBY, ternyata perlindungan sosial terhadap pekerja di sektor ekonomi informal tak mengalami perbaikan, hal ini terbukti hingga saat ini perlindungan kerja itu masih rendah. Untuk itu International Labour Organization (ILO) dan PT Jamsostek menuntut peranan presiden terpilih nantinya menyediakan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh. Menurut Wakil Direktur ILO Indonesia, Peter Van Rooij, di Indonesia hanya 17 persen pekerja yang menikmati jaminan sosial. Padahal, jumlah tenaga kerja sektor ekonomi informal mencapai dua pertiga dari jumlah pekerja yang ada. Mestinya peranan negara dalam pemerintahan sangat dibutuhkan dalam melindungi pekerjanya baik sektor formal ataupun informal. Sementara itu, menurut Dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga penerapan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus direalisasikan. “Pemerintah wajib memberikan perlindungan jaminan sosial pada rakyat. Kalau rakyatnya bekerja, jaminan sosialnya ditanggung perusahaan. Sementara, yang tidak bekerja, jaminan sosialnya ditanggung pemerintah.” Dengan begitu, tidak berlebihan jika pemerintah membayarkan jaminan sosial bagi rakyat yang tidak bekerja, karena itu semua sudah diatur Undang-Undang. Dalam UU SJSN ini, pekerja baik formal maupun informal harus dilindungi oleh program jaminan sosial. Jadi tidak ada diskriminasi, semua harus mendapat jaminan sosial. “Kewajiban pemerintah menyediakan dananya. Namun saat ini Perpu tentang iuran, siapa-siapa saja yang berhak dibayarkan iurannya sedang disusun.” Rendahnya kepedulian pemerintah dalam melindungi pekerjanya terlihat dari contoh kasus yang terjadi di tambang batu bara di Bukit Bual, Nagari V Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Ansyori, mengaku prihatin atas minimnya perhatian pemerintah. Mereka belum dilindungi jaminan sosial tenaga kerja, padahal pekerjaannya berisiko tinggi. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Keluarga korban kehilangan penyangga rumah tangga. Keluarga yang ditinggalkan tidak mendapat santunan kecelakaan serta santunan jaminan hari tua yang bisa dipakai untuk modal hidup selanjutnya.” Kepesertaan Jamsostek katanya, penting guna melindungi setiap pekerja, terutama risiko kerja tinggi. Ironisnya, setelah terjadi peristiwa seperti ini pengusaha baru menyadari pentingnya arti perlindungan. PT Jamsostek sendiri, kata Anshori, telah melakukan berbagai upaya agar perusahaan penambangan yang masuk dalam daftar perusahaan wajib belum daftar (PWBD) itu menjadi peserta Jamsostek, namun belum direspon positif. Karena itu pihaknya berharap dinas atau suku dinas ketenagakerjaan setempat menindak perusahaan yang tidak peduli dengan perlindungan pekerja tersebut dan mendesak agar perusahaan itu menjadi peserta Jamsostek.(*/Harian Terbit)