Di Bandung belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat.
Di Kalimantan Barat, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Kalimantan Barat menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan 1 Juli 2010.
Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung, Syamsul Maarief, mengatakan kenaikan TDL dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Karena dengan kenaikan TDL memiliki implikasi sosial yang lebih cenderung merugikan rakyat,” kata Syamsul yang ditemui disela-sela unjuk rasa.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah melakukan audit dan transparan terhadap rakyat sehingga dari waktu ke waktu anggaran untuk PLN selalu naik tapi PLN terus merugi.
Pihaknya menilai jika listrik dinaikkan maka harga-harga kebutuhan pokokpun ikut naik dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
“Karena alasan efisiensi dana perusahaan, terpaksalah perusahaan melakukan PHK massal terhadap buruh,” kata Syamsul.
Rencana kenaikan TDL yang akan ditetapkan tanggal 1 Juli 2010, kata Syamsul, semakin diperparah dengan tingkah anggota DPR yang sibuk meributkan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota per tahun.
“Hal ini sangat ironis sekali, kenaikkan TDL sama dengan subsidi rakyat dicabut sementara dana aspirasi subsidi dewan ditambah,” katanya.
Oleh karena itu, dalam aksinya massa menyerukan tiga tuntutan pertama, menolak dengan tegas kenaikan TDL dan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Kedua, mengecam para pengusung dana aspirasi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Kalimantan Barat menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan 1 Juli 2010.
Koordinator aksi KAMMI Daerah Kalbar Riza dalam orasinya di Pontianak, Jumat, menolak kenaikan TDL yang akan berdampak semakin terpuruknya perekonomian masyarakat.
“Akan banyak usaha mikro dan makro sehingga ongkos produksi semakin tinggi dan berpengaruh kepada kenaikan harga dan membuat daya beli masyarakat cenderung melemah,” katanya.
Dalam aksinya KAMMI Kalbar menyesalkan langkah legislator di Senayan yang cukup semangat “menaikkan subsidi” dewan untuk daerah pemilihannya hingga Rp15 miliar.
“Sekali lagi rakyat yang dijadikan tumbal dari kebijakan pemerintah,” katanya.
Dalam aksinya KAMMI Daerah Kalbar menolak kenaikan TDL yang akan merugikan masyarakat bawah, ekonomi mikro karena instabilitas ekonomi.
Menuntut diverifikasi atau penggunaan Energi Sumber Daya Mineral dalam upaya pemenuhan listrik nasional. Serta menuntut transparansi dan perbaikan kinerja PLN dalam penyediaan kebutuhan listrik nasional.
KAMMI Daerah Kalbar juga menuntut PLN lebih transparan dan bekerja dengan profesional, tidak seperti saat ini yang cenderung tidak profesional, kata Riza.
Sebelum melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalbar, belasan anggota KAMMI Kalbar terlebih dahulu menyampaikan orasinya di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak.
Kemudian berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kalbar dengan jarak sekitar 700 meter yang dikawal oleh aparat Kepolisian Kota Besar Pontianak.
Namun saat berorasi di teras depan Kantor DPRD Kalbar, aksi tersebut tidak disambut anggota Dewan seorang pun.(*)
