Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya telah mengusulkan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Tumpak mengatakan hal itu dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Tumpak, fatwa itu rencananya khusus [...]

Hukum yang mengatur kejahatan di dunia maya harus ditujukan kepada perorangan dan bukan masyarakat secara keseluruhan, kata seorang ahli informasi teknologi pada Forum Pengaturan Internet (IGF) di tempat pelancongan Mesir, Sharm Esh-Sheikh, Selasa.
Gisele Da Silva Craveiro dari University of Sao Paolo di Brasil mengatakan, luasnya sifat Peraturan dunia maya membuka peluang bagi penyalah-gunaan oleh pihak [...]

Mahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu, dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari pihak pemohon.
Dua ahli yang diperdengarkan pada sidang terkait perkara UU KPK 30/2002 di Jakarta, Rabu, adalah pakar pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Dr Rudy Satrio dan mantan [...]

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) yang dihasilkan dalam persidangan uji materi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 29 Oktober 2009.
“Putusan MK itu mengatakan pelaksanaan UU KPK ditunda, dengan sendirinya memang karena UU itu mengatakan pimpinan KPK [...]

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan, tidak ada substansi pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang segera disahkan Dewan hari ini. “Undang-undang ini malah semakin memperkuat posisi KPK. Kami menjamin, beberapa pokok kekhawatiran yang berkembang di publik selama ini, bahwa peran KPK akan [...]

Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2010.
Dalam rapat kerja yang berlangsung di gedung DPR hingga Jumat dinihari, kesepuluh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran menyetujui RUU APBN 2010 untuk dilanjutkan guna mendapatkan pengesahan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
Hadir dalam rapat [...]

DPR akhirnya mensahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebanyak sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui RUU PPLH menjadi UU PPLH sebagai pengganti UU Np.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.
Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam penyampaian [...]

Sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).
Tokoh-tokoh pers yang menyampaikan sikapnya kepada Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa itu di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, Ketua Umum PWI Margiono, [...]

DPR akhirnya mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perfilma menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi menyetujui RUU Perfilman menjadi undang-undang sebagai pengganti UU No.8/1992 tentang Perfilman dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.
Sedangkan satu fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan menolak atau tidak menyetujui mengesahkan RUU [...]

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menganggap Rancangan Undang Undang Kesehatan yang sedang digodok DPR lebih berorientasi bisnis, sehingga warga miskin tidak bisa mengenyam jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Secara keseluruhan RUU Kesehatan memiliki paradigma privatisasi pelayanan kesehatan. Terbukti dari 123 pasal dalam RUU itu tidak ada satu pun pasal yang mengatur kewajiban negara. Sebaliknya kewajiban atas pemenuhan [...]