Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang, sesuai pasal 23 UUD 1945 yang mengamanatkan macam dan harga uang ditentukan dalam undang-undang.
Wakil Ketua Komisi XI, Sohibul Iman, saat ditemui usai rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, mengatakan RUU Mata Uang tersebut, akan terdiri 12 bab dengan 45 [...]
DPR Ajukan RUU Mata Uang
Posted on 07 Juni 2010 by Nurmimi | Comments (0) |
UU Terorisme Akan Direvisi
Posted on 14 Mei 2010 by Nurmimi | Comments (0) |
Pemerintah akan segera merevisi UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk lebih mengoptimalkan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat itu.
Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu bersama Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.
Menurut Djoko, revisi itu dilakukan karena ada beberapa [...]
Tak Mudah Menjatuhkan Presiden
Posted on 17 Maret 2010 by Nurmimi | Comments (0) |
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan tidak mudah menjatuhkan presiden karena harus memenuhi salah satu dari lima unsur pelanggaran hukum dan melalui proses di MK.
Selain itu, keputusan usulan tersebut harus dihadiri 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 anggota rapat paripurna DPR, kata Mahfud pada silaturahim Ketua MK bersama ulama se-Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta [...]
Tidak Ada Amandemen UUD 45
Posted on 23 Januari 2010 by Nurmimi | Comments (0) |
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menegaskan sudah ada kesepakatan antar lembaga tinggi negara bahwa selama pemerintahan ini, tidak akan ada amandemen UUD 1945.
“Kami (telah) bersepakat, selama pemerintahan ini, tidak ada amandemen UUD 1945,” kata Ketua MPR Taufiq Kiemas di Balikpapan, Kaltim, Sabtu.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua MPR Taufiq Kiemas ketika menjawab pertanyaan wartawan atas [...]
Perppu Tak Khusus Selamatkan Century
Posted on 14 Januari 2010 by Nurmimi | Comments (0) |
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerbitan 3 Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) pada 2008 tidak ditujukan hanya untuk menyelamatkan Bank Century.
“Pernyataan bahwa penerbitan Perppu itu untuk menyelamatkan Bank Century, tidak benar,” kata Sri Mulyani dalam rapat Panitia Angket Bank Century DPR di Jakarta, Rabu malam.
Menkeu yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan [...]
RPP Penyadapan Bumerang
Posted on 16 Desember 2009 by Nurmimi | Comments (0) |
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan mengemukakan, pemaksaan terhadap proses pembuatan RPP bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.
Siaran pers dari Koalisi Menolak RPP Penyadapan yang diterima ANTARA, Selasa menyatakan dari aspek politik-hukum, RPP tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Rancangan itu dapat menjebak dan membuat banyak [...]
KPK Usul Fatwa MA Tentang Penuntutan Perkara
Posted on 18 November 2009 by Nurmimi | Comments (0) |
Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya telah mengusulkan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Tumpak mengatakan hal itu dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Tumpak, fatwa itu rencananya khusus [...]
Aturan Dunia Maya Untuk Perorangan
Posted on 18 November 2009 by Nurmimi | Comments (0) |
Hukum yang mengatur kejahatan di dunia maya harus ditujukan kepada perorangan dan bukan masyarakat secara keseluruhan, kata seorang ahli informasi teknologi pada Forum Pengaturan Internet (IGF) di tempat pelancongan Mesir, Sharm Esh-Sheikh, Selasa.
Gisele Da Silva Craveiro dari University of Sao Paolo di Brasil mengatakan, luasnya sifat Peraturan dunia maya membuka peluang bagi penyalah-gunaan oleh pihak [...]
MK Gelar Keterangan Ahli UU KPK
Posted on 04 November 2009 by Nurmimi | Comments (0) |
Mahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu, dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari pihak pemohon.
Dua ahli yang diperdengarkan pada sidang terkait perkara UU KPK 30/2002 di Jakarta, Rabu, adalah pakar pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Dr Rudy Satrio dan mantan [...]
Presiden Hormati Putusan MK
Posted on 30 Oktober 2009 by Nurmimi | Comments (0) |
Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) yang dihasilkan dalam persidangan uji materi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 29 Oktober 2009.
“Putusan MK itu mengatakan pelaksanaan UU KPK ditunda, dengan sendirinya memang karena UU itu mengatakan pimpinan KPK [...]

