www.bumnwatch.com — Kasus pencaplokan lahan milik rakyat masih terus terjadi. Masalahnya pemerintah daerah maupun pusat dituding lebih mengedepankan kepentingan cukong ketimbang memperjuangkan hak-hak rakyat. Dengan kata lain, rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih berpihak kepada cukong. “Pemerintah pusat dan daerah sudah tidak lagi memperhatikan hak-hak rakyatnya sendiri. Dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah secara [...]

www.bumnwatch.com — Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan yang dilakukan selama ini, karena terbukti tidak sejalan dengan pengurangan jumlah penduduk miskin. Untuk itu, terobosan dalam pengembangan sektor industri manufaktur, pertanian, dan perkebunan diperlukan sehingga lapangan pekerjaan bagi jutaan rakyat bisa tercipta. Dengan itu, diharapkan angka kemiskinan secara bertahap berkurang. Demikian pendapat ekonom [...]

www.bumnwatch.com — Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung telah memberikan berbagai ekses negatif dilapangan. Pemerintah dan DPR sebaiknya segera meninjau ulang mekanisme Pemilukada langsung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Sofyan Effendi menjelaskan, pemilihan secara langsung di daerah ini memang menunjukan kebangkitan demokrasi [...]

www.bumnwatch.com — Sejumlah pihak menilai keinginan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie untuk menghadang penggalangan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait penuntasan kasus Bank Century mendapatkan kecaman keras. Upaya itu dinilai sebagai bentuk ketidakpahaman atas substansi usulan HMP. Penilaian itu disampaikan anggota Fraksi Hanura DPR Akbar Faisal, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua [...]

www.bumnwatch.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, menilai anggaran kunjungan kerja (kunker) DPR senilai Rp 265 miliar untuk tahun 2012 sangat besar, jika dibandingkan dengan kinerja DPR yang masih menuai kritik dari rakyat. “Saya bisa katakan anggaran kunjungan kerja DPR sangat besar. Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah, tentu ini [...]

www.bumnwatch.com – Tingkah polah lima pimpinan DPR ternyata sama memalukannya dengan 555 anggota dewan lainnya. Bagaimana tidak? Dari waktu ke waktu para anggota dewan kita ini tak pernah sepi berulah. Bayangkan, selama tahun 2011, Marzuki Alie dan empat koleganya mengeruk duit negara hingga Rp 69 miliar untuk plesiran. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk [...]

www.bumnwatch.com –  Menurut orang Demokrat yang juga pimpinan DPR,  anggota DPR tidak menghambur-hamburkan uang Negara (APBN), meskipun dalam kunjungan kerja selama setahun pada 2011 telah menghabiskan dana Rp 265 miliar. Menurut mereka, apa yang dilakukan adalah suatu kewajaran. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, anggaran tugas pimpinan DPR memang cukup besar yaitu Rp 48 miliar. Namun, [...]

www.bumnwatch.com — DPR didesak untuk menghentikan program kunjungan kerja ke luar negeri. Karena aroma plesiran mereka lebih kuat dibanding aktivitas kerjanya. Selain itu, masyarakat menilai, tak ada manfaat yang signifikan dari studi banding tersebut bagi peningkatan out put mereka yang dirasakan rakyat. Program studi banding itu hanya menghambur-hamburkan duit rakyat alias pemborosan. “Kunjungan kerja itu [...]

www.bumnwatch.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menemukan modus dan pola baru koruptor-koruptor di negeri ini agar terbebas dari jeratan. Pola baru ini justru untuk melindungi aktor pelaku korupsi agar lepas dari bui. “Saat ini pola berbahaya yang baru muncul. Ada orang korupsi. Dan untuk menyatakan ini korupsi, pelaku-pelaku yang lain dihukum dulu,” kata [...]

www.bumnwatch.com – Mau impor 24 pesawat F-16 rongsokan dari AS? Ini sama saja dengan bunuh diri, atau mau membuka peluang untuk korupsi. Sebab, biaya untuk perawatannya saja tak kurang daru Rp6 triliun. Ini bakal membuka celah korupsi. Masalahnya, untuk merawat pesawat itu membutuhkan biaya besar dan biasanya akan rawan terjadi monopoli perawatan oleh salah satu [...]

www.bumnwatch.com — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, mengatakan, rencana penempatan 2500 personel Marinir AS di Darwin, Australia tidak ada hubungannya dengan Papua. Juga tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia karena anggota Marinir itu untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana, kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai menutup acara Lomba Tembak Panglima Cup 2011 di Lapangan Kartika [...]

www.bumnwatch.com – Menurut Elza Syarief, kuasa hukum Nazaruddin, penyidik KPK terindikasi membatasi Nazaruddin untuk mengungkap seluas-luasnya sejumlah kasus yang dituduhkan kepada dia. Elza menegaskan, kliennya belum lengkap mengungkapkan fakta untuk dijadikan fakta hukum dalam berkas perkaranya. “Tapi bagi kami, Nazaruddin belum selesai memberikan keterangan. Pendapat saya bisa benar bisa salah, tetapi saya mempunyai perasaan bahwa [...]

www.bumnwatch.com — Seorang pemimpin partai keagamaan terkemuka Pakistan mengatakan bahwa AS memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok teroris dan mendukung mereka untuk mengacaukan Dunia Muslim. Pemimpin Partai Jamaat el-Islami Fareed Ahmad Piracha mengatakan AS pasti memiliki hubungan dengan Taliban Pakistan dan menggunakan mereka untuk mengacaukan negara itu, seperti dikutip IRNA, kemarin. Dia mengatakan bahwa mungkin tidak akan [...]

www.bumnwatch.com — Pemerintah Indonesia Republik (RI) dan Amerika Serikat (AS) menjajaki peluang pembelian pesawat tempur F-16. Hal itu dikemukakan oleh Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal di Nusa Dua, Bali, Senin siang, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan AS Leon Panette. “Kita membahas mengenai kemungkinan Indonesia mendapat F-16,” [...]

www.bumnwatch.com – Ini pengakuan Menteri Pertahanan Malaysia, Dato Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Negaranya tidak mempunyai kebijakan mencaplok wilayah negara lain termasuk Indonesia. “Tidak ada kebijakan untuk memasuki wilayah negara lain,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin. Hamidi mengharapkan jika ada beberapa kasus di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia hendaknya itu diselesaikan secara diplomasi melalui [...]