www.bumnwatch.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyarankan agar tim pemburu aset Bank Century sebaiknya jangan dipimpin Wakil Presiden RI, cukup Jaksa Agung atau Ketua KPK. “Tim yang bertugas memburu aset Bank Century ke luar negeri itu cukup dipimpin oleh Jaksa Agung atau Ketua KPK sekalian,” kata Tjahjo menjawab pertanyaan ANTARA dari Semarang, [...]

www.bumnwatch.com — Pertarungan di tubuh Partai Demokrat (PD) saat ini makin ‘panas’, bahkan ‘perang terbuka’. Buktinya, Ruhut Sitompul, ketua bidang Kominfo DPP PD, secara terang-terangan meminta ketua umumnya, Anas Urbaningrum mundur. Karuan saja kubu Anas ‘panas’ dengan meminta DPP memecat Ruhut. “Ruhut sudah banyak melakukan kesalahan. Jadi beliau harus langsung dipecat, tak perlu dengan surat [...]

www.bumnwatch.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak bisa mengendalikan dan cenderung membiarkan konflik di internal Partai Demokrat makin meruncing terkait isu pelengseran Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pendapat itu disampaikan pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta kemarin. Menurut dia, elite Partai Demokrat termasuk SBY seharusnya [...]

www.bumnwatch.com — Isu perpecahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penentuan status tersangka terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah dibajak kepentingan tertentu. Karena itu, Ketua KPK Abraham Samad harus memberikan klarifikasi kepada publik. Demikian dikemukakan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy dan Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) [...]

www.bumnwatch.com —  Guru besar hukum tata Negara Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Prof  Dr Dewa Gd Atmadja menegaskan wajah hukum itu sejatinya adalah politik. Kalau sekarang DPR ingin mengajukan hak menyatakan pendapat terkait kasus mega skandal bank Century yang merugikan keuangan negara Rp7,6 triliun, sebetulnya tergantung perimbangan kekuatan politik di DPR itu sendiri. Dulu kata pakar [...]

www.bumnwatch.com  –  Pengamat politik Fadjroel Rahman menyayangkan Ketua KPK  Abraham Samad terus mengobral janji soal tersangka baru di sejumlah kasus besar, termasuk perkara suap Wisma Atlet, Cek Pelawat dan Bank Century. Menurut Fadjroel, institusi KPK adalah lembaga resmi  yang tidak boleh Ketua KPK-nya berteka-teki atau berandai-andai saja. Pernyataan yang hanya membuat kebingungan masyarakat ini persis [...]

Hendri Saparini Ekonom Econit Advisory Group   Suara Karya, Senin, 16 Januari 2012 Setelah batal diputuskan tahun lalu, pemerintah kembali menggulirkan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, anggaran untuk subsidi BBM terus bertambah akibat meningkatnya konsumsi. Tahun 2011 realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,69 juta kiloliter (kl), 3,3 persen di atas kuota APBNP [...]

www.bumnwatch.com – Pemilu 2014 mendatang, pemilih muda akan menjadi rebupatan Parpol. Partai Golkar misalnya, akan berusaha mengeruk suara dari kalangan pemilih pemula pada Pemilu 2014 yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Pemilu 2009. “Dalam Pemilu 2014, pemilih pemula merupakan segmen pemilih terbanyak, jauh lebih banyak daripada tahun 2009. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri bagi seluruh [...]

www.bumnwatch.com – Saat premium bersubsidi dinaikkan harga di era HM Yusuf Kalla menjabat Wapres sampai ke tingkat Rp5.500.- perliter, nyaris tidak terjadi permasalahan yang berarti. Namun oleh orang-orang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harga ini diturunkan sampai dua kali, pertama menjadi Rp5.000.-/liter lalu turun lagi menjadi Rp4.500.-/liter seperti sekarang ini. Kebijakan ini dijadikan kebanggaan oleh orang-orang [...]

www.bumnwatch.com — Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemberantasan korupsi terus menurun. Anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY dalam memberantas korupsi akan berdampak negatif terhadap Partai Demokrat pada Pemilu 2014. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi di Jakarta, Minggu (8/1), saat memaparkan survei LSI terhadap sekitar [...]

www.bumnwath.com — Organisasi Islam di Indonesia, Muhammdiyah dan Nahdlatul Ulama, tampaknya menangkap gejala besar rakyat marah terhadap pemerintah. Kemarahan itu karena ketidakadilan dan aksi kekerasan aparat negara terhadap rakyat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj mengemukakan rakyat terus dipertontonkan tindakan yang jauh dari rasa keadilan oleh aparatur negara. Mulai dari kasus [...]

www.bumnwatch.com — Kebenciaan jenderal purnawirawan (purn) dan tokoh-tokoh nasional terhadap pemimpin di negeri ini sudah semakin memuncak. Pasalnya, rezim yang berkuasa saat ini memiliki ‘tiga muka’, yakni rezim pendusta, rezim korup, dan rezim pembantai. Kebencian para tokoh dan eks perwira tinggi TNI itu ditunjukkan dalam pertemuan yang juga dihadiri aktivis LSM, Ormas lintas agama, dan [...]

www.bumnwatch.com — Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengemukakan pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp99 triliun untuk program pemberdayaan masyarakat, terutama untuk orang miskin pada tahun 2012. Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta. Dia mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan [...]

www.bumnwatch.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2011 terdapat 45 terdakwa kasus korupsi divonis bebas. Kasus ini membuktikan jika pemberantasan korupsi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya sebatas retorika belaka. Dari 45 koruptor yang bebas sesuai data ICW antara lain paling banyak di Surabaya dan paling sedikit di Semarang. “Dari 45 terdakwa [...]

www.bumnwatch.com – Moral sebagian kepala daerah benar-benar bobrok. Mereka dan malu-malu melakukan aksi balik modal sekaligus mengeruk keuntungan melalui pungutan rekrutmen (penerimaan) pegawai negeri sipil hingga penyelewengan dana bantuan sosial (bansos). Prof. DR Sofian Efendi mengutarakan, sebagian biaya kampanye saat Pemilukada dari utang memang mesti dikembalikan. “Sebagian lagi tak perlu dikembalikan sudah merupakan kompensasi kepada [...]