Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, farmasi dan kosmetik karena baik pengusaha maupun lembaga sertifikasi halal serta pengawas dinilai belum siap memenuhi aturan tersebut. “Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal akan berdampak negatif bagi dunia usaha terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha industri kecil menengah [...]

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta berpendapat, pasal-pasal yang mengatur tentang perzinahan, kumpul kebo dan pelacuran harus dihapus dari RUU KUHP. Alasannya, karena memberi potensi yang besar dalam melahirkan pelanggaran HAM, kata Fauzi dari LBH Apik Jakarta ketika menghubungi Antara, Selasa. Di sisi lain, pasal-pasal tersebut seakan mengukuhkan kontrol negara [...]

Pemerintah menjamin tidak akan ada pembredelan media jika Undang-Undang Rahasia Negara resmi diberlakukan. “Pemerintah mengusulkan agar pasal yang memberikan sanksi bagi korporasi dan perusahaan media agar tidak sampai pada pada penutupan atau pembredelan,” kata Staf Ahli Menhan bidang ideologi dan politik Agus Broto Susilo di Jakarta, Senin. Ditemui di sela-sela rapat panitia kerja RUU Rahasia [...]

Setidaknya terdapat 11 materi dalam UU Lembaga Perwakilan (nama resminya UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang dinilai lebih progresif dibandingkan dengan perundangan yang digantinya, yaitu UU Susduk No 22/2003. Berdasarkan catatan dari LSM Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kamis, materi progresif yang merupakan perbandingan kedua UU tersebut dapat dilihat dari segi akuntabilitas, [...]

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Peraturan Presiden (Perpres) 14 tahun 2007 tentang penanganan semburan lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, akan segera direvisi. “Perpres untuk Lapindo dalam 1-2 hari ini akan ada revisi,” ujarnya usai mengikuti pidato Presiden dalam sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, [...]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan UUD sebagai konstitusi negara tidak harus mengalami perubahan setiap saat. Ketika berpidato dalam peringatan pertama Hari Konstitusi di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, Selasa, Presiden mengatakan konstitusi yang baik harus memiliki jangka waktu yang lama. “Harus dipahami hakikat hal-hal dasar, maka cara menyikapi, diskursus, pandangan tentang perlunya dilakukan lagi [...]