DPR akhirnya mensahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Rabu. Sebanyak sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui RUU PPLH menjadi UU PPLH sebagai pengganti UU Np.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar [...]

Sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP). Tokoh-tokoh pers yang menyampaikan sikapnya kepada Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa itu di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, Ketua Umum PWI [...]

DPR akhirnya mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perfilma menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Rabu. Sebanyak delapan dari sembilan fraksi menyetujui RUU Perfilman menjadi undang-undang sebagai pengganti UU No.8/1992 tentang Perfilman dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Sedangkan satu fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan menolak atau tidak menyetujui [...]

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menganggap Rancangan Undang Undang Kesehatan yang sedang digodok DPR lebih berorientasi bisnis, sehingga warga miskin tidak bisa mengenyam jaminan kesehatan dari pemerintah. “Secara keseluruhan RUU Kesehatan memiliki paradigma privatisasi pelayanan kesehatan. Terbukti dari 123 pasal dalam RUU itu tidak ada satu pun pasal yang mengatur kewajiban negara. Sebaliknya kewajiban atas [...]

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara dipercepat menjelang berakhirnya periode legislatif 2004-2009. Rapat intensif antara Komisi I DPR dan pemerintah kembali digelar selama tiga hari di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, mulai hari ini (3/9) hingga minggu (6/9), kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Rahasia Negara, Guntur Sasono usai rapat Panja di Jakarta, Kamis. “Pembahasan [...]

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyatakan, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) harus ada, karena sudah ada di konvensi internasional. “Yang jelas pengadilan tipikor itu harus ada, tidak boleh tidak ada karena sudah ada di konvensi internasional PBB,” katanya, di Jakarta, Selasa. Ketika ditanya wartawan mengenai kekhawatiran nantinya kasus korupsi ke pengadilan umum, ia menyatakan [...]

Pemerintah dan Komisi VII DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagalistrikan. “Sudah ada kesepahaman. Kita (pemerintah dan DPR) sudah satu pikiran,” kata Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono sebelum raker Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi VII DPR membahas RUU Ketenagalistrikan di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pihaknya berharap RUU Ketenagalistrikan tersebut [...]

Pemerintah segara ajukan amandemen UU No.15/2003 tentang Terorisme, agar penanganan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara lebih maksimal dan efektif. “Dalam waktu dekat kita semakin perlu adanya kebersamaan dalam penanganan terorisme, sehingga lebih efektif sebagai kebutuhan bersama untuk menjamin rasa aman,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Widodo Adi Sutjipto di Jakarta, Senin.Diakui penanganan [...]

Pasca lengsernya Presiden Soeharto sebagai pertanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru (Orba), kekuasaan presiden di Indonesia terus dilucuti. Mengomentari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilainya sebagai berkah. Menurut SBY, kekuasaan jabatan presiden yang sudah semakin berkurang dibanding masa yang lalu, justru menjadi berkah bagi dirinya. “Dulu barangkali Presiden sangat kuat. Dengan empat kali amendemen UUD, [...]

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR masih setengah hati menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sementara batas waktu tersisa sekitar 15 hari. “DPR masih setengah hati dalam menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor,” kata Peneliti ICW, Illian Deta Arta Sari, dalam jumpa pers di Jakarta pada Minggu. Illian menyatakan setengah hati pembahasan RUU tersebut [...]

Kepala Divisi Politik Hukum dan HAM Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Edwin Partogi, menilai Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara merupakan RUU “terburuk” yang dibuat pada masa reformasi. “RUU Rahasia Negara adalah RUU yang paling buruk selama masa reformasi,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, kandungan yang kontroversial dalam RUU Rahasia [...]

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, farmasi dan kosmetik karena baik pengusaha maupun lembaga sertifikasi halal serta pengawas dinilai belum siap memenuhi aturan tersebut. “Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal akan berdampak negatif bagi dunia usaha terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha industri kecil menengah [...]

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta berpendapat, pasal-pasal yang mengatur tentang perzinahan, kumpul kebo dan pelacuran harus dihapus dari RUU KUHP. Alasannya, karena memberi potensi yang besar dalam melahirkan pelanggaran HAM, kata Fauzi dari LBH Apik Jakarta ketika menghubungi Antara, Selasa. Di sisi lain, pasal-pasal tersebut seakan mengukuhkan kontrol negara [...]

Pemerintah menjamin tidak akan ada pembredelan media jika Undang-Undang Rahasia Negara resmi diberlakukan. “Pemerintah mengusulkan agar pasal yang memberikan sanksi bagi korporasi dan perusahaan media agar tidak sampai pada pada penutupan atau pembredelan,” kata Staf Ahli Menhan bidang ideologi dan politik Agus Broto Susilo di Jakarta, Senin. Ditemui di sela-sela rapat panitia kerja RUU Rahasia [...]

Setidaknya terdapat 11 materi dalam UU Lembaga Perwakilan (nama resminya UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang dinilai lebih progresif dibandingkan dengan perundangan yang digantinya, yaitu UU Susduk No 22/2003. Berdasarkan catatan dari LSM Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kamis, materi progresif yang merupakan perbandingan kedua UU tersebut dapat dilihat dari segi akuntabilitas, [...]