www.bumnwatch.com — Setelah melalui perdebatan yang alot di antara fraksi-fraksi DPR, dalam Rapat Paripurna DPR di gedung DPR, Rabu (11/4) malam, akhirnya forum lobi pimpinan fraksi mencapai kesepakatan terhadap sejumlah poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4) malam, mengatakan, kesepakatan yang [...]
Ambang Batas Keterwakilan Parpol 3,5 Persen
Posted on 12 April 2012 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Pembahasan RUU Pemilu Alot
Posted on 11 April 2012 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
www.bumnwatch.com — Menjelang finalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), sejumlah poin krusial yang sempat menjadi perdebatan alot mulai menampakkan titik terang. Salah satunya mengenai besaran ambang batas keterwakilan partai politik di parlemen atau parliamentary threshold (PT). Seperti disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Taufiq Hidayat, ketika dihubungi Suara [...]
Pembatasan BBM Bersubsidi Bertentangan UUD 1945
Posted on 10 Februari 2012 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
www.bumnwatch.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 yang mengatur pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimohonkan oleh beberapa pemilik mobil. Para pemohon tersebut adalah Bgd. Syafri, Lavaza Basyaruddin, Yuliana, dan Asep Anwar yang kesemuanya berprofesi [...]
Sistem Negara Perlu Ditata Ulang
Posted on 09 Februari 2012 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
www.bumnwatch.com — Sistem negara yang dianut Indonesia hingga kini masih memunculkan kebingungan di beberapa kalangan, termasuk para penyelenggara pemerintahan dan ahli politik. Sebab, Indonesia sering mengambil sistem dari negara lain secara sepotong-sepotong. Padahal, secara demografis, gegorafis, dan historical background, Indonesia berbeda dengan negara mana pun sehingga tidak dapat dengan mudah mengadopsi sistem yang dianut negara [...]
Amandemen Konstitusi Masih Mungkin
Posted on 02 Februari 2012 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
www.bumnwatch.com — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa sejarah menunjukkan konstitusi suatu negara hanya dapat berubah karena ada momentum besar berupa kegaduhan dan revolusi politik yang membutuhkan darah. “Dulu Soekarno di tahun 1945 mengatakan bahwa jika keadaan sudah tenang, maka Undang-Undang Dasar 1945 dapat disempurnakan. Namun ucapan tersebut ahistoris, buktinya empat amandemen pertama [...]
Hasil Amandemen UUD 1945 Sesat
Posted on 01 Februari 2012 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
www.bumnwatch.com — Pengamat politik Yudi Latif mengatakan bahwa terdapat sesat pikir dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen I sampai IV karena para penggagas perubahan pada waktu itu hanya beranggapan ada satu model demokrasi. “Model demokrasi tidak hanya pemisahan kekuasaan (separation of power dalam trias politika) tapi juga ada model peleburan kekuasaan (fusion of power) dan [...]
DPR Setujui UU Akuntan Publik
Posted on 05 April 2011 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa, menyetujui pengesahan RUU tentang Akuntan Publik menjadi Undang-undang. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung secara aklamasi menyetujui pengesahan RUU itu. Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU itu mengatakan, profesi akuntan publik memiliki peran besar untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang sehat, [...]
RUUK DIY Mengandung Dualisme
Posted on 17 Februari 2011 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf mengatakan rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengandung dualisme. Menurut dia, di Jakarta, Kamis, dualisme yang dimaksud adalah satu sisi RUU DIY mengatur Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam tidak memikul tanggung jawab politik, tetapi di sisi lain memperbolehkan Sultan dan Paku Alam untuk menjadi [...]
ICW Laporkan Sekjen DPR Ke KIP
Posted on 06 Februari 2011 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Indonesia Corruption Watch melaporkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh ke Komisi Informasi Pusat karena dinilai telah melanggar Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ICW menilai Nining tidak memberikan respons atas surat permintaan informasi ICW kepada Sekretariat Jenderal DPR. “Permintaan kita sesuai Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) UU [...]
DPD RI Ikut Bahas RUU Keistimewaan Yogyakarta
Posted on 26 Januari 2011 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
DPR RI bersama pemerintah pada Rabu mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Yogyakarta dan ikut hadir anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembahasan tersebut. Sejumlah anggota Komite I DPD RI menghadiri rapat kerja Komisi II dengan Mendagri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Gedung DPR/MPR Jakarta yang dipimpin Ketua [...]
Undang-undang Kesehatan Buat Usaha Legal Menjadi Ilegal
Posted on 05 Januari 2011 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
PT Djarum menyatakan Pasal 113 Undang-Undang tentang Kesehatan menunjukkan seolah-olah perusahaan rokok adalah bisnis yang ilegal sehingga aturan itu mengancam kelangsungan usaha pembuatan rokok. “Dengan adanya 113 UU Kesehatan , seolah-ulah perusahaan rokok ilegal sehingga membuat cemas dan terancam keberlangsungan usahanya,” kata perwakilan PT Djarum, Subronto, saat memberi keterangan dalam sidang Uji Materi UU Kesehatan [...]
MK Tidak Bisa Diancam
Posted on 27 Desember 2010 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan MK tidak dapat diancam oleh siapa pun karena memiliki independensi yang tidak bisa diganggu oleh pihak mana pun. “MK tidak bisa diancam. Kalau sudah punya pendirian , jangan diganggu,” kata Mahfud, di Jakarta, Senin. Hal ini diungkapkan menanggapi pertayaan wartawan tentang adanya ancaman kepada MK terkait berbagai pekara [...]
Soal Yogya Di Tangan DPR
Posted on 17 Desember 2010 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, materi yang akan menjadi isu krusial dari RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah. Demikian disampaikan Marzuki Alie saat penutupan masa sidang kedua DPR RI tahun 2010-2011 di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat. Khusus mengenai RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yigyakarta (DIY), kata [...]
Kaji Lagi Amandemen UUD 1945
Posted on 10 Desember 2010 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Tokoh Cendekiawan Muslim Indonesia Prof Dr Hidayat Syarief, mengatakan, hasil beberapa kali amandemen Undang-undang Dasar 1945 perlu dikaji lagi secara mendalam dan ditinjau ulang lagi. “UUD merupakan “kitab” yang sangat sakral bagi sebuah bangsa dan negara.” kata Prof Dr Hidayat Syarief, di Bogor, Kamis. Prof Hidayat yang juga guru besar Fakultas Ekologi Manusia IPB melanjutkan, [...]
Mendgari Harus Kaji RUU DIY
Posted on 30 November 2010 by B- Watch | Komentar Dimatikan |
Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta Mendagri Gamawan Fauzi mengkaji lagi RUU tentang DIY serta mensosialisasikan berbagai konsep yang ada di dalamnya. “Presiden Yudhoyono meminta kepada Mendagri dan tim untuk secara luas mensosialisasikan konsepnya (RUU DIY) agar lebih banyak masukan yang bermanfaat buat perkembangan masyarakat Yogyakarta,” ujar Heru di [...]

