www.bumnwatch.com — Serikat buruh (SB) yang bergabung dalam Tim Pembela Buruh untuk APBN Pro-Rakyat mendaftarkan pengujian Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan APBN tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa. Para buruh yang mendaftarkan uji materi ini adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh [...]

www.bumnwatch.com — Gaji pejabat naik mulai tahun depan. Bukannya dipangkas malahan gaji dinaikkan, padahal rakyat masih begitu banyak didera kesengsaraan dan penderitaan. Ketua Urban Poor Concortium (UPC) Wardah Hafidz sangat tidak setuju dengan kenaikan gaji pejabat tersebut. Apalagi rakyat miskin saat ini terus bertambah karena kenaikan bahan bakar minyak dan bahan pokok. “Seharusnya gaji pejabat [...]

www.bumnwatch.com – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formapi), Sebastian Salang mengatakan, anggaran DPR untuk teknologi informasi (IT) tahun 2012 sebesar Rp4 miliar perlu dilihat manfaatnya. Karena selama ini banyak kegiatan pembangunan yang dianggarkan Sekjen DPR tak sebanding dengan manfaatnya. Untuk IT, kata Sebastian, memang setiap tahun dianggarkan DPR, tapi kalau dilihat sampai saat ini lembaga [...]

www.bumnwatch.com — Pemerintah akan menerbitkan peraturan yang melarang mobil mewah atau mobil yang memiliki kapasitas mesin (CC) besar untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Aturan itu akan diterapkan lebih dahulu di Jawa dan Bali. Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo, larangan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM sebagai payung hukum [...]

www.bumnwatch.com — DPR kembali membuat kebijakan yang memboroskan APBN 2012. Salah satunya alokasi anggaran reses sebesar Rp539 miliar untuk 560 anggota DPR. Padahal, jika para politisi di Senayan itu hati nuraninya sedikit terbuka, anggaran sebesar itu bisa dibelikan 539 ribu ton beras berkualitas terbaik rata-rata Rp10.000/kg untuk 70 juta rakyat miskin. Pengamat ekonomi dari Universitas [...]

www.bumnwatch.com — Anggaran seragam sopir hingga staf DPR sekitar Rp 3 miliar dari APBN tahun 2012 sangat boros dan mencederai hati rakyat. Padahal jutaan orang miskin dan anak sekolah kesulitan pakaian. “Pengadaan pakaian kerja seragam pegawai Setjen DPR RI, tenaga teknis, pegawai TV parlemen, pegawai protokol, dan jas untuk penerima satya lencana tahun anggaran 2012 [...]

www.bumnwatch.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil pemeriksaan laporan pada semester II 2011 menemukan 4.941 kasus ketidakpatuhan senilai Rp13,25 triliun yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. “Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyetoran ke kas negara, daerah maupun perusahaan senilai Rp81,71 miliar,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam [...]

www.bumnwatch.com — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan membatalkan ayat 6(a) pada pasal 7 UU APBN Perubahan 2012 karena menilai tidak konsisten dengat ayat lannya. “Saya melihat pasal 6a pada ayat 7 UU APBN Perubahan secara prosedur dan materi bermasalah,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut [...]

www.bumnwatch.com — Pakar hukum Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MH berencana akan mengajukan permohonan pengujian pasal 7 ayat 6a ABPN Perubahan 2012 yang baru disetujui DPR. “Saya sudah telaah bahwa Pasal 7 ayat 6a ‘nabrak ‘Pasal 33 UUD 45 seperti ditafsirkan MK,” kata Yusril, melalui email yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu. Pasal 7 [...]

www.bumnwatch.com — Pemerintah menerima hasil rapat paripurna DPR RI untuk menunda kenaikan harga BBM bersubidi serta memungkinkan adanya penyesuaian apabila harga rata-rata minyak mentah mengalami deviasi lebih 15 persen dalam enam bulan terakhir. “Setelah mengikuti dan mencermati dinamika dalam rapat paripurna soal UU APBN-Perubahan 2012 ini dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru pasal 7 ayat [...]

www.bumnwat.com — Pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, SH, menegaskan, norma pasal 7 ayat 6A Undang Undang APBN-P 2012 potensial dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena, selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menetapkan APBN, juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan, sehingga potensial dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Yusril dalam perbincangan dengan wartawan di grup [...]

www.bumnwatch.com —  Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta menyatakan saat ini rakyat belum memperoleh manfaat optimum dari APBN karena yang lebih dipentingkan dari APBN adalah posturnya. “Tidak adil kalau dilihat dari sisi postur APBN, menyalahkan subsidi BBM membuat APBN jebol, tetapi menafikan terjadinya kenaikan ‘cost recovery’ yang diterima oleh kontraktor migas yang sebagian asing sementara [...]

www.bumnwatch.com — Bisa dipastikan tahun anggaran 2012 ini, DPR kembali berpesta pora untuk menghambur-hamburkan APBN. Selain anggaran perbaikan toilet yang menelan duit Rp2 miliar, DPR diam-diam telah merenovasi ruangan Badan Anggaran dengan duit rakyat Rp20 miliar. Bukan cuma itu, DPR juga diketahui sedang membangun parkiran sepeda motor dengan alokasi Rp3 miliar. Bahkan sebelumnya, ada anggaran [...]

www.bumnwatch.com – Menjadi anggota DPR sekarang ini,  jujur saja sudah  bergelimang uang, apalagi bagi yang pinter memainkan APBN atau menekan mitra kerja seperti direksi BUMN, para menteri dan jajarannya. Salah satu contoh, reses bagi anggota DPR merupakan masa bergelimang anggaran. Setiap melakukan kunjungan kerja pada masa ini, setiap anggota akan mendapat dana reses. Besarnya tak [...]

www.bumnwatch.com — Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan banyak dana APBD dan APBN disimpangkan ke rekening pejabat dan keluarganya. Dana itu lalu digunakan untuk hidup mewah dan bermain saham. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengemukakan dana haram bisa dialihkan melalui modus proyek fiktif. Namun aksi ini bisa diendus karena tiba-tiba saja pegawai negeri [...]