Kementerian BUMN menyatakan, pembentukan induk perusahaan (holding) dua sektor BUMN yaitu BUMN perkebunan, dan BUMN kepelabuhan dan kebandarudaraan, akan rampung pada tahun ini.
“Dua BUMN, Perkebunan, dan Pelabuhan dan Bandara paling siap dijadikan holding,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Mahmudin Yasin, di sela Rapat Kerja dengan DPR Komisi VI, Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Menurut Yasin, pembentukan perusahaan induk (holding) terkait dengan berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2009.
Adapun BUMN Perkebunan yang akan dibentuk dalam satu holding adalah PT Perkebunan (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dengan komoditas utama meliputi sawit, teh, karet, tebu, kopi. Sedangkan holding pelabuhan meliputi Pelindo I-IV, dan bandar udara Angkasa Pura I-II.
Menurut Yasin, pembentukan holding perkebunan, holding pelabuhan dan bandar udara relatif lebih mudah karena soal perpajakan tidak masalah.
Selain perkebunan, pelabuhan dan bandara, pemerintah juga sedang mengkaji pembentukan holding BUMN pertambangan, pupuk, farmasi.
“Kesulitan pembentukan holding lainnya, juga terkait dengan status perusahaan terbuka sehingga butuh waktu yang relatif lebih panjang,” ujarnya.
Khusus untuk perkebunan, Yasin menambahkan, pembentukan holding relatif lebih mudah karena tinggal membentuk satu perusahaan baru yang membawahi seluruh perusahaan perkebunan yang sudah ada.
Saat ini seluruh BUMN memiliki total aset sekitar Rp5.000 triliun.
Jumlah aset BUMN ini lebih besar dari aset pemerintah yang dikuasai oleh negara.
Untuk itu dibutuhkan kejelasan soal siapa yang mengelolanya.
Dalam UU Keuangan Negara disebut bahwa aset negara di BUMN yang dipisahkan masih dianggap sebagai aset negara dan dikelola menurut mekanisme keuangan negara. (*)