Susilo Bambang Yudhoyono didesak secepatnya untuk membubarkan Partai Demokrat

www.bumnwatch.com — Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono didesak secepatnya untuk membubarkan partainya. Keputusan tersebut harus segera diambil presiden asal Pacitan, Jawa Timur itu sebelum rakyat yang membubarkannya. Alasannya, PD terlibat skandal korupsi.
“Kalau SBY memiliki martabat, dia harus bubarin partainya. Dia harus tahu diri, partai yang dibentuknya sekarang ini sudah hancur lebur dengan skandal korupsi yang dilakukan mayoritas kadernya. Selama bertahun-tahun berkuasa, PD cuma menghisap duit rakyat,” kata pengamat politik UI Prof Dr Iberamsjah yang dihu-bungi Harian Terbit, Selasa (17/1).
Menurutnya, hampir semua pengurus teras Partai Demokrat saat ini disebut-sebut tersangkut kasus korupsi. Mulai dari Ketua Umum Anas Urbaningrum, Wakil Ketua Umum Jhonny Allen Marbun dan Max Sopa-cua, Sekretaris Dewan Pembina Andi Alfian Mallarangeng, Bendahara M Nazaruddin, Wakil Sekjen Angelina Sondakh, Wakil Bendahara Umum Nirwan Amir, dan Ketua Departemen Pere-konomian Sutan Bhatoegana.
Ia mengemukakan, sejarah PD yang menjadi partai penguasa dalam waktu singkat diduga menjadi penyebab utamanya. “Banyak orang di dalam tubuh Demokrat terkena culture shock, yang tiba-tiba dengan latar biasa saja ditempatkan di kebun yang melimpah dengan buah,” katanya.
Menurut Iberamsjah, kader PD saat ini berada di tempat memungkinkan untuk mencari uang dengan mudah dan kesempatan yang sangat terbuka. Ia menyebut politisi semacam ini adalah politisi kagetan, yang memberdayakan segala macam kesempatan.
“PD itu partai yang baru belajar korupsi. Ambil semua nggak berhenti sampai mereka muntah, sudah muntah ketahuan deh. Padahal ambil saja secukupnya, tidak perlu ambil-ambil dari proyek uang rakyat,” paparnya.
Dia memberikan contoh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang merupakan mantan aktivis dengan tiba-tiba menjadi seorang ketua dari partai terbesar di Indonesia. “Pasti dia kaget, termasuk kader-kader yang lain. Buktinya banyak sekali kasus ini pasti ada saja nama dari Demokrat,” ungkap Ibramsyah.
Sementara itu, budayawan Ridwan Saidi mengaku setuju dengan pembubaran PD. Sebab, kalau dibiarkan, akan membahayakan bangsa dan negara. Menurutnya, indikator PD harus dibubarkan adalah banyaknya kader atau petingginya yang terlibat korupsi.
“PD juga diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk mendanai kegiatan partainya. Maka wajar kalau PD dibubarkan. Dari catatan KPK ada sekitar 30 kasus di lima Kementerian yang diduga melibatkan Nazaruddin. Kasus-kasus tersebut nilai proyeknya lebih dari Rp6 triliun. Nazaruddin bisa dengan gampang merambah departemen dan institusi pemerintah guna memburu proyek.”
Dari catatan Harian Terbit, kasus yang melibatkan Nazaruddin antara lain, kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, kasus proyek pembangunan pusat latihan atlet di Hambalang, Citeureup, Bogor oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga tahun 2011, dan lainnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menanggapi sinis sejumlah pihak yang menuntut pembubaran PD. Menurut dia, orang-orang itu berani berteriak karena belum mendapatkan kesempatan.
“Bukan hanya itu, yang menuntut pembubaran Demokrat adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti hukum. Masih banyak kader-kader PD yang bersih dan berorientasi untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ruhut Sitompul mengingatkan kepada partai-partai atau lawan-lawan politik untuk tidak terus mengejar bayang-bayang sendiri menghadapi Pemilu 2014 dengan melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh maupun kader Partai Demokrat.
Upaya-upaya seperti itu, menurut Ruhut tokoh nasional dari Partai Demokrat kepada pers di Jakarta, Selasa, tidak akan pernah berhasil karena rakyat tahu, baru pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semuanya menjadi lebih baik.
“Untuk kasus Century, misalnya, selalu kita dipojokkan ada kaitan dengan hal itu. Padahal kita juga mengakui ada kesalahan dengan kaitan Bank Century, tapi bukan seperti yang mereka tuduhkan,” katanya.
Ruhut menyatakan, kesalahan inipun sudah diproses melalui jalur hukum dan sama sekali tidak ada intervensi. Yang intervensi justru mereka. “Politisasi kasus Century oleh lawan-lawan politik kami hanya mengejar bayang-bayang mereka sendiri,” ujar Ruhut.
Lawan-lawan politik SBY maupun Partai Demokrat (PD), menurut Ruhut, selalu mempermasalahkan Century, tapi tidak pernah mau mempermasalahkan kasus-kasus lainnya yang jauh lebih besar.
“Mereka pikir rakyat bodoh untuk tidak melihat bagaimana negara dirugikan ratusan triliunan rupiah yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kami seperti kasus BLBI, penjualan gas ke China yang super murah,” katanya.
Itu jelas ada kerugian negara, tapi mana mereka minta usut, belum lagi kasus Lapindo, kasus-kasus pengelapan pajak, ujarnya.
Dia menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan milik satu partai. KPK adalah lembaga negara yang independen.
“Jangan KPK terus dipojokkan dan dipaksa untuk mencari-cari kesalahan Partai Demokrat. Tapi mereka tidak pernah mendesak kasus-kasus yang melibatkan diri mereka seperti pada kasus BLBI, pajak dan Lapindo,” katanya.
“Mereka selalu mendesak KPK menuntaskan kasus Century sesuai dengan yang mereka inginkan. Memangnya KPK punya nenek moyangnya. Kami saja tidak pernah intervensi KPK,” kata Ruhut, anggota Komisi III DPR RI.
Menurut Ruhut, lawan-lawan politik akan selalu menyalahkan KPK kalau tidak bekerja sesuai keinginan mereka. Kalau mereka yang kena kasus, juga salahkan KPK.
“Coba dong desak juga KPK usut kasus Lapindo, BLBI, pajak. KPK tidak memanggil bos perusahaan yang kata Gayus menyuap, tidak mereka desak untuk dipanggil kok,” katanya.
Untuk kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PD lainnya, menurut dia, pihaknya sama sekali tidak pernah mengintervensi.
Apa yang sudah masuk ke ranah hukum seharusnya tidak dibawa ke ranah politik. Kader-kader PD tersebut sama sekali juga tidak mendapatkan perlindungan jika bersalah.
Ada banyak contoh kader PD yang terlibat kasus korupsi, itu tidak dilindungi. Nazaruddin, misalnya, tidak kita bela sama sekali. Begitu juga dengan Gubernur Bengkulu, beberapa anggota DPR lainnya, semuanya tidak dilindungi.
“Kami juga sudah menindak kader kami yang terlibat kasus. Coba tengok partai lain, apa mereka berani ambil tindakan terhadap kader-kadernya yang korup,” tegasnya.
Lagipula, menurut dia, PD ini seperti gula yang banyak menarik perhatian semut sehingga banyak menarik perhatian kader partai lain terutama mereka yang bermasalah.
Mereka tuduh yang menuding PD melindungi koruptor. Mereka tidak sadar bahwa orang-orang yang dituduh koruptor itu tadinya adalah kader mereka.
Pada saat dituduh korupsi itu mereka sedang berada di partai lain yang kini mengkritik kami melindungi. Coba saja tengok, Agusrin tadinya itu kader PKS, Bupati Bukittinggi Kader Golkar, Nazaruddin kader PPP.
“Kami tidak pernah melindungi dan mereka yang terindikasi korupsi di PD. Kalau saya masuk ke PD bukan minta perlindungan, saya tidak ada kasus korupsi,” tegasnya.
Meskipun lawan politik terus menjelekkan SBY dan PD, menurut Ruhut, rakyat tidak akan bisa dibohongi oleh mereka yang seperti ini. “Rakyat ‘kan melihat keberhasilan pembangunan pemerintahan saat ini.
Rakyat juga melihat seperti Misbakhun salah satu deklarator angket Century, ternyata dia sendiri yang ketahuan bermain curang di Century. Mana rakyat percaya omongan dia, yang ngomong sekarang ketahuan bermain di Century dan pernah dihukum,” tandasnya. (Harian Terbit/*)