Try Sutrisno minta kepada warga Indonesia yang melakukan demontrasi anti Malaysia untuk tidak berlebihan

Ketua EPG (Eminent Person Group/kelompok tokoh terkemka) Try Sutrisno minta kepada warga Indonesia yang melakukan demontrasi anti Malaysia untuk tidak berlebihan seperti melakukan “sweeping” (penyisiran), membakar bendera, dan melempari kedutaan karena akan merusak citra Indonesia.
“Demo anti Malaysia yang berlebihan akan merusak citra Indonesia sebagai orang Timur yang santun dan ramah,” kata Try Sutrisno usai diterima oleh PM Malaysia Najib Tun Razak, di kantor PM Malaysia, Putrajaya, Rabu.
“Demokrasi dan keterbukaan bukan berarti dapat seenaknya saja melakukan demontrasi dan menghujat negara lain dengan membakar benderanya, melempari kedutaan dan melakukan sweeping. Justru hal ini semakin mencoreng citra Indonesia sebagai rakyat yang terkenal santun dan ramah,” katanya.
Mantan Wapres itu mengingatkan, Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga yang serumpun dan mempunyai cita-cita yang sama yakni menciptakan masyarakat Asean. “Kita berharap Asean menjadi kawasan yang aman, nyaman dan memberikan kesejahteraan bagi warganya,” katanya.
Apalagi dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, tambahnya
Try Sutrisno dan beberapa anggota EPG Indonesia lainnya, seperti Musni Umar, melakukan kunjungan dan pertemuan dengan mitranya EPG Malaysia yang dipimpin Musa Hitam di Kuala Lumpur, Rabu pagi.
Namun secara tiba-tiba, PM Malaysia Najib Tun Razak berkenan menerima rombongan EPG Indonesia yang didampingi Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar, di kantor PM Putrajaya.
Selain itu, Try akan bertemu dengan menteri penerangan, komunikasi dan kebudayaan Malaysia Rais Yatim pada Rabu sorenya. Sementara itu antropolog dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang, Sumbar, Maulid Hariri Gani, mengingatkan semua pihak untuk tidak membesar-besarkan masalah dengan Malaysia.
“Tidak perlu dibesar-besarkan. Indonesia-Malaysia adalah negara serumpun, bisa saja terjadi Malaysia mengklaim budaya Indonesia, begitu pula sebaliknya,” kata Maulid di Padang, Rabu.
Akademisi yang menyelesaikan S2 ilmu antropologi di Universitas Gajah Mada (UGM) itu mengatakan, semua pihak di kedua negara, mesti menurunkan tensi masing-masing.
“Sebab tidak tertutup kemungkinan kasus hubungan Indonesia-Malaysia bagian dari skenario elite untuk menutupi kasus-kasus besar yang terjadi di tingkat nasional saat ini,” katanya. Untuk itu, kata dia, masyarakat jangan sampai terkecoh dengan skenario elite.
“Kita harus sama-sama dewasa dalam menyikapi masalah kedua negara,” katanya.
Maulid mengaku pernah menghubungi keluarganya di Malaysia, menyikapi kasus klaim budaya Indonesia dan pelesetan lagu Indonesia Raya.
“Keluarga saya mengaku warga Malaysia tidak pernah ribut soal itu. Hanya kita yang ribut-ribut,” katanya.
Meski begitu, Maulid tetap mengingatkan pemerintah Indonesia agar cepat bereaksi kalau ada TKI Indonesia yang dianiaya di Malaysia, dan masalah Ambalat.
“Kalau dalam kasus itu, Indonesia harus tegas dan departemen luar negeri (deplu) mesti sigap merespon,” katanya.
Hubungan Indonesia-Malaysia sempat memburuk setelah terjadinya berbagai klaim terhadap sejumlah seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia.
Bahkan, dalam suatu forum di salah satu situs di internet yaitu Topix Forum World Malaysia, pada komentar tertanggal 28 Juli 2009, terdapat lirik lagu Indonesia Raya yang diplesetkan dengan syair yang berubah total dengan memasukkan kata-kata tidak pantas.
Dubes Da`i Bachtiar juga telah dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Hanifah Aman terkait dengan beberapa demontrasi di Kedubes Malaysia dan sweeping yang dilakukan sekelompok orang di Jl Diponogoro, Jakarta Pusat. Namun belum diketahui hasilnya. Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Dr Edy Suandi Hamid MEC minta bangsa Indonesia tidak emosional menyikapi berbagai tindakan Malaysia yang kurang bersahabat akhir-akhir ini.
“Kita tidak perlu bersikap emosional, dan belum saatnya memutuskan hubungan kerja sama yang ada, termasuk dalam bidang pendidikan,” kata Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan, berbagai tindakan Malaysia kurang bersahabat akhir-akhir ini harus disikapi bangsa ini dengan introspeksi.
“Kita harus introspeksi mengapa Malaysia bersikap kurang baik terhadap Indonesia, misalnya negeri jiran itu mengklaim warisan budaya nusantara sebagai miliknya dan menggeser patok perbatasan kedua negara,” katanya.
Menurut dia, berbagai tindakan yang kurang baik dari negara tetangga itu harus disikapi dengan tegas dan bijaksana melalui pendekatan diplomatis, tidak dengan tindakan reaktif bernuansa kekerasan atau permusuhan.
Ia mengatakan, komunitas intelektual diharapkan tidak terseret dalam kancah persengketaan antarnegara secara frontal, yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pergaulan para ilmuwan dalam skala global.
Para pemimpin dan elite politik, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal, sudah saatnya kembali meneguhkan sikap untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi mengangkat harkat dan martabat bangsa.
“Para pemimpin dan elite politik jangan sampai saling bertikai, tetapi harus merumuskan dan memiliki kebijakan, strategi, dan tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan rakyat,” katanya.
Anggota Dewan Pertimbangan FRI, Prof Ir Eko Budihardjo MSc mengatakan, bangsa Indonesia harus cerdas serta memiliki etika dan moral yang baik agar dapat mengangkat martabatnya di mata dunia sehingga tidak dipandang rendah oleh bangsa lain.
“Selain itu, bangsa ini harus menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi, sehingga bisa tampil menjadi bangsa dan negara besar,” katanya. Sosiolog dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof.Dr.Damsar mengharapkan agar pemerintah Indonesia kembali menyemai hubungan komunikasi dengan Malaysia.
“Memburuknya Hubungan Indonesia-Malaysia akhir-akhir ini disebabkan kurangnya komunikasi dan diplomasi budaya antarkedua negara,” kata Damsar di Padang, Rabu.
Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan adanya dugaan “grand design” dari pihak tertentu yang ingin memecah belah dua negara serumpun, belakangan ini.
“Bila hubungan Indonesia-Malaysia terganggu, kepentingan mereka yang memecah belah bisa terlaksana,” kata Damsar.
Ia mengaku tidak mengetahui pihak mana yang ingin memecah belah hubungan Indonesia-Malaysia.
Hanya saja, kata dia, motifnya bisa jadi agar ekonomi Asean tidak bangkit, sehingga kedua negara harus mengeluarkan energi yang besar berkonflik.
Untuk itu, Damsar mengimbau warga kedua negara tidak emosional dalam menyikapi masalah-masalah yang muncul belakangan ini.
“Jangan sampai menyeret kedua negara ke arena konflik bersenjata,” kata mantan dekan FISIP Unand itu.
Ia mengatakan, dari latar belakang sejarah dan budaya, kedua negara memiliki hubungan tali darah satu sama lain. “Kalau kita berkonflik, siapa yang diuntungkan?” katanya.
Menurut dia, sebagai sesama Melayu, Indonesia-Malaysia lebih baik bersatu, dibanding sendiri-sendiri.
Terkait sebutan “Indon” bagi warga Indonesia, Damsar mengatakan, hal-hal seperti itu biasa karena hanya dilakukan kelompok marginal. “Hal itu tidak mengemuka dalam hubungan elite,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Rabu, menyatakan, hubungan RI-Malaysia harus diselesaikan menurut cara-cara beradab, bukan dengan cara anarkis. “Sebab, pemerintah kita, termasuk Departemen Luar Negeri (Deplu) masih eksis dan lembaga-lembaga seperti ini masih siap bekerja,” katanya.
Ia mengatakan itu, menanggapi aksi `sweeping` terhadap warga Malaysia yang dilakukan Kelompok Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (8/9).
Kendati dalam aksi itu tidak ada korban fisik dan tak ditemui warga Malaysia, Yusron Ihza Mahendra mengharapkan agar semua elemen masyarakat menghentikan tindakan berbau anarkis.
“Sebagai wakil rakyat saya menyerukan para pelaku `sweeping` terhadap warga Malaysia untuk menahan diri. Jangan melakukan tindakan-tindakan liar,” ujarnya.
Namun, kepada para aparat keamanan, ia juga minta untuk bertindak cepat guna menghentikan aksi-aksi yang sekiranya telah menjurus pada tindak anarkis.
“Dan bagaimana pun, pemerintah bersama instrumennya segera merespons segala hal yang berkembang di masyarakat, untuk dapat melakukan tindakan diplomasi secara beradab dengan pihak Malaysia,” kata Yusron Ihza Mahendra lagi.(*)