Mantan Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jusuf Kalla mengatakan barter kasus hukum dengan kasus Century sulit terjadi.

“Semua serba terbuka, bagaimana bisa barter kalau terbuka. Saya yakin enggak lah,” kata Kalla, disela-sela pembukaan sekolah Soegeng Sarjadi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Presiden bahwa akan mentaati hasil sidang paripurna kasus Century merupakan langkah yang baik.

“Itu suatu langkah baik kalau pemerintah secara proporsional melaksanakan apa yang diamanatkan DPR,” ujar dia.

Terkait dengan pembelaan pemerintah atas keputusan “bailout”, Kalla mengatakan hal tersebut wajar karena itu adalah kebijakan yang sudah berlaku.

“Pemerintah kan harus seperti itu. Bukan membela orangnya tapi membela kebijakan yang sudah berlaku, itu otomatis lah masak sudah berlaku tidak dibela,” lanjut Kalla.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Denny Indrayana sempat mengatakan bahwa ada beberapa partai politik (parpol) yang ingin melakukan barter kasus Bank Century dengan kasus-kasus yang menimpa kader-kader parpol lain.

Namun Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PDI Perjuangan telah membantah keras isu barter tersebut. Bahkan PDI Perjuangan telah mengambil sikap tegas untuk menindak secara hukum jika benar kadernya yang tersangkut hukum, seperti kasus travel check pemilihan Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom.

ICW pun juga telah mengingatkan kemungkinan adanya barter kasus parpol dalam kasus Bank Century.(*)