Staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sardan Marbun mengatakan kritik yang disampaikan Kolonel TNI AU Adjie Suradji terhadap kepemimpinan Presiden SBY tidak berdasarkan fakta dan penuh dengan rekayasa politik.
“Dapat dikatakan pendapat yang bersangkutan tidak dapat dicerna akal sehat, melanggar kode etik TNI, tidak didukung fakta serta cenderung diwarnai rekayasa politik,” kata Mayjen (Purn) Sardan Marbun yang merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Kolonel TNI AU Adjie Suradji menulis dalam sebuah koran nasional yang mengkritik kepemimpinan SBY yang tidak tegas dan tidak berani mengambil resiko dan lebih mementingkan pembentukan citra dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya di berbagai bidang seperti penanganan korupsi.
Adjie Suradji dalam tulisan bertajuk Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan itu membandingkan prestasi yang telah berhasil diraih oleh presiden terdahulu sebelum Presiden SBY, dan lemahnya implementasi dari slogan-slogan yang dijanjikan SBY saat kampanye pilpres terutama di bidang pemberantasan korupsi.
Sardan mengatakan, tulisan Kolonel Adjie soal pemberantasan korupsi tidak didukung fakta karena sampai saat ini telah lebih dari 150 pejabat yang telah diijinkan Presiden SBY untuk diperiksa, dan sejumlah pejabat telah dijatuhi hukuman.
“Presiden tidak pernah mentolerir siapapun yang melakukan korupsi. Dengan tegasnya pemberantasan korupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009,” katanya.
Sementara survei yang dilakukan Transparansi Indonesia terhadap 180 negara di dunia, menempatkan Indonesia di peringkat 111, padahal pada tahun 2004, Indonesia berada di peringkat 133 dari 145 negara yang disurvei saat itu.
Menurut Sardan, sepanjang sejarah Indonesia hal ini merupakan ukiran keberhasilan, walaupun harus diakui masih banyak masalah-masalah korupsi yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah, karena di negara manapun butuh waktu dalam memberantas korupsi, serta tidak dapat dicapai dalam jangka pendek dengan hasil yang tuntas.
Sementara jika dikaitkan dengan pendapat bahwa Presiden SBY adalah pemimpin yang tidak mau mengambil resiko, Sardan menunjukkan beberapa peran SBY dalam memutuskan beberapa masalah negara yang penting seperti kebijakan menaikkan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008, perdamaian di Aceh serta berbagai kebijakan yang lain.
Tulisan tersebut juga tidak objektif untuk perbaikan negara dan bangsa, tetapi kental dengan kepentingan politik, dengan membuat berbagai rekayasa serta mencari-cari kekurangan bahkan dapat dikatakan cenderung ke fitnah. Demi kemajuan negara dan bangsa, kritik dibutuhkan tetapi hendaknya didukung fakta dan disertai solusi serta bukan rekayasa politik,” katanya.
Sardan menambahkan, tulisan Kolonel Adjie bisa diduga merupakan rekayasa politik, karena melihat ada kepentingan lawan dari SBY berada di belakang Kolonel Adjie untuk menyerang Presiden.
“Ada “penumpang gelap” yang memanfaatkan Kolonel Adjie. Prajurit tidak bisa mengkritik atasannya di media umum. Saya yakin ini ada pihak lain yang mempengaruhi dia. Ada unsur politik, yang memaksakan dia melanggar kode etik TNI,” katanya.
Sardan mengakui belakangan ini banyak “serangan” sistematis terhadap kinerja Presiden SBY yang dilontarkan pihak-pihak tertentu mulai dari isu yang kecil-kecil sampai isu yang dicari-cari.
“Kamu sudah mendeteksi dan mengklarifikasi sumber-sumber yang menyebarkan isu-isu itu. Sepertinya banyak orang yang merasa tidak kebagian dari pemerintahan SBY ini yang kemudian melancarkan aksi,” katanya.(*)