Seorang pemerhati Laut Timor menilai, Australia melanggar kedaulatan Indonesia terkait penabrakan oleh perahu cepat (speed boat) patroli Angkatan Laut negara itu terhadap perahu nelayan tradisional Indonesia akhir pekan lalu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Insiden itu terjadi pada titik kordinat 11-30 LS dan 24-30 BT dalam ZEE Indonesia di Laut Timor. Ini sebuah bentuk pelanggaran kedaulatan Indonesia yang tidak bisa dianggap remeh,” kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Kamis.
Terkait dengan insiden tersebut, ia berharap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berani menegur Australia untuk tidak lagi memberondong nelayan tradisional Indonesia yang tengah mencari nafkah di dalam rumahnya sendiri.
Amiruddin (39), salah seorang nelayan tradisional Indonesia asal Oesapa Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kepada pers di Kupang sebelumnya mengatakan, dua buah perahu motor yang mereka tumpangi, masing-masing perahu motor “Bintang 2000 dan Putra Tunggal” yang tengah mencari ikan di wilayah perairan Laut Timor dalam ZEE Indonesia, ditabrak sebuah “speed boat” milik patroli Angkatan Laut Australia pada Sabtu (17/10).
“Sekitar delapan orang patroli AL Australia berada dalam `speed boat` tersebut. Mereka menghampiri kami untuk mengecek kelengkapan kapal, namun `speed boat` yang digunakan justeru menabrak perahu kami sampai bagian lambung depan kapal bocor,” katanya menjelaskan.
Amiruddin mengatakan, setelah `speed boat` yang digunakan AL Australia menabrak dua perahu motor tersebut, seorang petugas patroli langsung menyodorkan dua pak cokelat dan tali nilon kepada para nelayan tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut.
“Ini gaya diplomasi Australia untuk melunakkan hati kami. Ketika itu, beberapa nelayan sudah mengangkat parang mengancam mereka. Kami merasa berada dalam posisi benar, karena masih berada di ZEE Indonesia,” ujarnya.
Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedubes Australia itu mengatakan, titik kordinat tersebut merupakan hak nelayan Indonesia untuk mencari ikan dan biota laut lainnya, karena masih dalam wilayah ZEE Indonesia.
“Wilayah ZEE Indonesia ini masih jauh sekitar 50 mil dari garis batas ZEE ciptaan Australia yang diadopsi dan disetujui pemerintah Indonesia dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian RI-Australia tentang ZEE dan Dasar-Dasar Laut Tertentu pada 1997,” katanya.
“Ini merupakan sebuah pekerjaan baru bagi sahabat saya Marty Natalegawa yang telah dipercayakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Hassan Wirajuda,” ujar penulis buku Skandal Laut Timor Sebuah Barter Politik Ekononi Canberra-Jakarta, itu.
Tanoni menjelaskan, perjanjian 1997 yang ditandatangani Menlu Ali Alatas (alm) dan rekannya Alexander Downer dari Australia itu, belum diratifikasi oleh parlemen Indonesia dan Australia sehingga tetap dipandang belum sah untuk diberlakukan.
Akan tetapi, tambah pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Timor, Rote Ndao, Sabu dan Alor, Australia tetap menggunakan perjanjian tersebut untuk memberangus para nelayan tradisional Indonesia yang telah beratus tahun lamanya menggantungkan nasib mereka di kawasan Laut Timor sebagai sumber kehidupan.
“Anehnya, pemerintah Indonesia seolah mendiamkan saja persoalan yang dihadapi para nelayan kita selama ini. Kita harapkan Departemen Luar Negeri di bawah komando Marty Natalegawa, dapat membawa perubahan-perubahan berarti, terutama dalam menyelesaikan persoalan di Laut Timor,” katanya.
Menurut Tanoni, insiden yang menimpa nelayan tradisional Indonesia pada pekan lalu, bukan merupakan peristiwa pertama, tetapi sudah berulang kali terjadi, namun terkesan dianggap angin lalu saja oleh Departemen Luar Negeri.(*)