Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dan adiknya, Anggodo Widjojo, melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kasus mereka diberlakukan sama dengan kasus Bibit-Chandra yang tidak dibawa ke pengadilan.
“Atas nama keadilan, kami meminta Presiden Yudhoyono juga menghentikan kasus yang terkait (kasus Bibit-Chandra) secara menyeluruh dan utuh,” kata Kuasa Hukum Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Bonaran menjelaskan, pada Rabu ini kliennya telah mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono yang isinya meminta adanya perlakuan yang sama terhadap kasus mereka dengan kasus Bibit-Chandra.
Dalam surat tertanggal 25 Nopember 2009 tersebut disebutkan kuasa hukum Anggoro dan Anggodo menyambut baik pidato Presiden Yudhoyono yang menegaskan agar kasus Bibit-Chandra tak dilimpahkan ke pengadilan demi rasa keadilan dalam masyarakat.
Karena itu, demi terciptanya rasa keadilan tersebut, maka seluruh permasalahan yang berhubungan dengan kasus Bibit-Chandra juga harus dihentikan secara utuh dan menyeluruh.
Dengan demikian, kasus-kasus yang terkait seperti kasus proyek SKRT, kasus Anggoro Widjojo, Kasus Anggodo Widjojo dan permasalahan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK dan pihak terkait yakni Anggodo juga harus dihentikan.
“Kalau yang dihentikan hanya kasus Bibit-Chandra, maka rasa keadilan akan tercabit-cabik,” kata Bonaran.
Menurut Bonaran, pidato Presiden Yudhoyono dengan jelas menegaskan adanya persamaan kedudukan dalam hukum. Presiden, tambahnya, tidak mau mencampuri masalah hukum.
“Karena persamaan kedudukan dalam hukum itulah, kasus terkait lainnya juga harus dihentikan,” katanya.
Bonaran menambahkan, jika kasus terkait lainnya tidak dihentikan maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
Selain ditujukan kepada Presiden Yudhoyono, tembusan surat Anggoro dan Anggodo juga dikirimkan kepada Ketua DPR RI, Komisi III DPR RI, Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan Pimpinan KPK. (*)
