Pemerintah segera menarik sembilan juta tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram yang beredar di masyarakat karena tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), tabung ini oleh Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Umum disebut sebagai pembunuh rakyat miskin dan dinyatakan harus segera ditarik.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengatakan sembilan juta tabung gas itu akan ditarik pada saat pengisian ulang di depo Pertamina.
Pemerintah, menurut Agung, telah memerintahkan Pertamina agar menahan distribusi sembilan juta tabung tersebut agar tidak beredar kembali di masyarakat.
Menko Kesra mengatakan mutu sembilan juta tabung gas itu sebenarnya bukan berarti jelek, namun tidak memenuhi SNI karena diimpor dari Australia dan Jepang.
“Yang tidak SNI itu yang ditarik. Ada sekitar sembilan juta yang ditengarai tidak berstandar. Itu impor standar Australia,” ujarnya.
Selain menarik tabung tidak berstandar SNI, kata dia, maka pemerintah tidak merencanakan memperbaiki mutu tabung gas sudah berstandar SNI karena dinilai sudah cukup baik.
Pemerintah hanya berusaha meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tidak takut menggunakan tabung gas untuk memasak.
Untuk itu, menurut Agung, Kementerian Kesra akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina untuk mengadakan sosialisasi dari rumah ke rumah sampai tingkat kecamatan.
Sosialisasi mengikutsertakan tenaga teknis yang akan mengajarkan masyarakat cara penggunaan tabung gas yang benar.
Banyaknya tabung gas ukuran tiga kilogram yang tidak memenuhi syarat telah mengakibatkan terjadinya musibah ledakan di berbagai daerah. Ledakan tabung gas antara lain disebabkan regulator yang bermasalah secara teknis.
Ledakan tabung gas tiga kg itu telah menimbulkan korban baik rusaknya rumah hingga timbulnya korban yang luka-luka baik ringan maupun berat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan telah meminta berbagai instansi terkait untuk menangani masalah ini secara maksimal.(*)