Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj mengatakan, kesejahteraan untuk rakyat masih jauh dari harapan meski pada kenyataannya Indonesia telah merdeka selama 65 tahun.
“Indonesia telah merdeka selama 65 tahun, namun ironisnya langkah-langkah perbaikan sistemik belum juga muncul di bawah kekuatan kepemimpinan nasional dan harapan untuk kesejahteraan rakyat pun masih jauh dari harapan,” katanya di Medan, Minggu.
Menurut dia, kemerdekaan sebenarnya merupakan jembatan emas menuju kemakmuran, namun sayangnya para pemimpin lebih senang menggerogoti “emas jembatan” itu sehingga jembatannya runtuh dan kemakmuran menjadi semakin jauh.
“Untuk menguji statemen ini, patut dipertanyakan sudahkah negara memaksimalkan seluruh potensi untuk pencapaian kesejahteraan atau sudahkah negara melakukan kajian yang jujur terhadap kebijakan-kebijakan bagi kepentingan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Menurut Majda, juga patut dipertanyakan sudah sejauhmana negara mengemban amanat konstitusional dalam melindungi dan memenuhi HAM.
“Sedikit pertanyaan ini menggambarkan pentingnya penetapan standar ukuran keberhasilan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.
Justru yang terjadi, lanjut dia, pada usia kemerdekaan yang ke-65 tahun pondasi bernegara dan berbangsa justru semakin rapuh dan nasionalisme pun sudah semakin meluntur seiring perkembangan zaman.
Semangat dan dorongan kepentingan pribadi dan golongan tertentu muncul tanpa arah dan terkesan adu retorika yang berujung pada tindakan pembiaran.
Akibatnya, kebodohan, kemiskinan dan pengangguran telah menjelma dalam wajah nasionalisme Indonesia dewasa ini.
Begitu juga dengan persoalan korupsi yang sebenarnya disadari sebagai masalah utama negara ini. Tapi sayangnya kepengelolaan negara ini masih buruk sehingga korupsi hidup dengan sehat dan aman di Indonesia, ujarnya.
“Hemat saya, di negara yang tingkat korupsinya tinggi, dipastikan pelanggaran HAM terjadi secara massif. Di usia ke-65 ini, bangsa ini harus lebih memastikan langkah-langkah konkrit untuk menyejahterakan rakyat, di antaranya dengan memaksimalisasikan seluruh potensi bangsa dalam upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya. (*)