Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa saat ini terdapat 19 juta rumah tangga atau kepala keluarga di Indonesia yang belum menikmati listrik, sehingga perlu ditempuh upaya-upaya nyata.
“Pemerintah terus berupaya sehingga pada akhirnya rakyat miskin bisa dapat listrik,” kata Presiden saat mendeklarasikan “Gerakan Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.
Menurut Kepala Negara, setelah dalam enam bulan PLN mampu memenuhi komitmen Indonesia bebas pemadaman bergilir maka target selanjutnya adalah memastikan jika seluruh permohonan permintaan listrik dapat dipenuhi.
Disebutkan bahwa di kawasan Indonesia bagian timur dan barat masing-masing ada 500 ribu pemohon yang masih masuk dalam daftar tunggu memperoleh akses atas listrik.
“Semua tahu listrik itu pekerjaan rumah kita. Listrik itu menyangkut keadilan. Tidak adil rasanya kalau sebagian rakyat kita tidak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan listrik,” katanya.
Oleh karena itu, kata Presiden, pemerintah baik daerah maupun pusat terus bekerja untuk mengatasi listrik seraya meningkatkan ketersediaan listrik untuk kepentingan rakyat.
Lebih lanjut Kepala Negara mengatakan bahwa sediaan listrik di Indonesia sejak jaman Presiden Soekarno hingga tahun 2005 hanya berjumlah 25 ribu megawatt yang seiring meningkatnya permintaan dari waktu ke waktu makin menunjukkan kekurangan.
Oleh karena itu, kata Presiden, pemerintah menggagas program 10 ribu megawatt tahap pertama dan dua.
“Masalahnya membangun listrik butuh waktu, pembangkit listrik yang dibangun katakan 2 kali 200 megawatt pembangunannya bisa 2-4 tahun, butuh waktu,” katanya.
Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zaidi Saleh mengatakan bahwa sebelumnya pemadaman listrik bergilir tidak dapat dihindarkan karena kebutuhan pada waktu beban puncak belum dapat dipenuhi.
Untuk program aksi penanggulangan jangka pendek dilakukan pembelian kelebihan daya dari perusahaan swasta, menyewa genset, mempercepat waktu pemeliharaan pembangkit, dan mengimbau masyarakat menghemat listrik.
Ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan program bebas pemadaman bergilir adalah penyediaan daya listrik yang cukup sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir.
“Bila masih terjadi pemadaman lebih disebabkan karena gangguan lokal,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Darwin juga mengatakan bahwa 35 persen dari rumah tangga di Indonesia atau sekitar 19 juta, khususnya yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, belum memperoleh akses atas listrik.
Presiden melakukan kunjungan kerja satu hari ke Mataran, Nusa Tenggara Barat, untuk mendeklarasikan Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir.
Turut mendampingi Kepala Negara antara lain adalah Ibu Ani Yudhoyono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhut Zulkifli Hassan, Menpora Andi Mallarangeng, Juru Bicara Kepresidenan Julian A Pasha dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah yang menggantikan Dino Patti Djalal.
Presiden kembali ke Jakarta sekitar pukul 14.30 wita. (*)